Bhabinkamtibmas Awasi Penyaluran BLT DD di Desa Pattojo, Kapolres Apresiasi Sinergi

Infokasus.id Di Desa Pattojo, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, suatu pagi yang cerah diwarnai oleh semangat kebersamaan dan transparansi.  

Aula Kantor Desa Pattojo menjadi saksi bisu atas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) periode Januari-Maret 2025.  

Lebih dari sekadar penyaluran bantuan,  acara ini mencerminkan sinergi yang indah antara pemerintah desa, aparat kecamatan, dan Kepolisian. 

Hadir di tengah-tengah 33 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),  Bhabinkamtibmas Aipda Rasyanto Rahim memastikan suasana kondusif dan tertib.  Bukan hanya sebagai penjaga keamanan,  beliau juga menjadi bagian integral dari proses penyaluran bantuan senilai Rp900.000,- per KPM tersebut.  Kehadiran Aipda Rasyanto merupakan bukti nyata komitmen Polri dalam mengawal program pemerintah,  memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan.

Rapat yang dihadiri oleh Camat Liliriaja (diwakili),  Kepala Desa Pattojo,  Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Liliriaja,  dan Ketua BPD Pattojo berlangsung lancar dan penuh kekeluargaan.  Semangat kebersamaan  menyertai setiap tahapan penyaluran,  menunjukkan  kepedulian  yang  tulus  dari  semua pihak  terhadap  masyarakatnya. 

Apresiasi yang disampaikan Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana,  merupakan pengakuan atas sinergi  yang  telah terbangun.  Beliau  menganggap  kerja sama  antara pemerintah desa,  aparat kecamatan,  dan Bhabinkamtibmas  sangat  penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.  Hal ini  menunjukkan bahwa  Polri  bukan  hanya  sebagai  penjaga  keamanan, tetapi  juga  sebagai  mitra  aktif  dalam  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat.

Penyaluran BLT DD di Desa Pattojo  bukan  hanya  sebuah  kegiatan  administratif,  melainkan  sebuah  perwujudan  dari  semangat  gotong royong dan  komitmen  bersama  untuk  membangun  masyarakat  yang  adil  dan sejahtera.  Semoga  kisah  ini  menjadi  inspirasi  bagi  daerah  lain  dalam  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penyaluran  bantuan  sosial.

Hms

0 Komentar