Infokasus.id Banda Aceh – Kekhawatiran akan krisis fiskal di Aceh semakin nyata seiring menipisnya dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada tahun 2027.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis, dalam rapat paripurna DPRA Senin, 26 Mei 2025, yang dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengungkapkan keprihatinannya dan mendesak langkah-langkah strategis untuk mencari sumber pendapatan baru bagi Provinsi Aceh.
Nurchalis menekankan perlunya strategi terintegrasi untuk menghadapi penurunan kapasitas fiskal Aceh yang signifikan setelah berakhirnya dana Otsus. Sebagai solusi konkret, beliau mengusulkan pembangunan dua pelabuhan representatif di Aceh.
Proyek ambisius ini diyakini mampu menghasilkan pendapatan daerah hingga Rp 500 miliar per tahun, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Aceh dan meningkatkan harga komoditas lokal, khususnya Tanda Buah Segar (TBS) milik para petani.
"Tanpa perencanaan yang matang dan terintegrasi," tegas Nurchalis, "Aceh akan menghadapi turbulensi fiskal yang serius mulai tahun 2028. Kita harus mempersiapkan diri sejak dini agar cita-cita pembangunan Aceh tetap dapat terwujud."
Selain pembangunan pelabuhan, Nurchalis juga menyarankan pelelangan aset-aset daerah yang tidak produktif, seperti kendaraan dinas yang tidak memiliki fungsi strategis. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran Aceh yang selama ini tersedot untuk perawatan dan pemeliharaan aset-aset tersebut.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya menyelamatkan keuangan daerah Aceh dan memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada perencanaan yang komprehensif dan kerjasama yang solid antar stakeholder terkait.
0 Komentar