Infokasus.id Soppeng Sulawesi Selatan Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI RI) menyampaikan keprihatinan sekaligus protes keras terhadap sikap tidak konsisten dan tidak transparan yang ditunjukkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Soppeng dalam proses akomodasi media untuk program kemitraan informasi publik.
Diminta Rekomendasi, Namun Kemudian Diabaikan
Berdasarkan laporan dari anggota-anggota kami di lapangan, Kominfo Soppeng secara langsung meminta AMJI RI untuk memberikan rekomendasi terkait media dan jurnalis yang layak dijadikan mitra. Sebagai organisasi resmi yang menaungi insan pers, AMJI RI telah merespons dengan menyerahkan daftar media dan jurnalis yang diseleksi melalui mekanisme internal yang sah dan terverifikasi.
Namun ironisnya, tidak satu pun dari nama yang kami rekomendasikan diakomodasi. Bahkan, sejumlah jurnalis yang sebelumnya telah terdaftar sebagai mitra justru dicoret tanpa penjelasan yang jelas.
Situasi ini menimbulkan kecurigaan serius, terutama mengingat banyak media yang tidak diakomodasi adalah:
- Media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.
- Media yang pernah bermitra dengan pasangan calon kepala daerah yang kalah dalam Pilkada terakhir.
“Apakah ini bentuk penyaringan politis? Apakah media kini diklasifikasi berdasarkan afiliasi politik atau tingkat kepatuhan terhadap narasi kekuasaan?” ujar Arham MSi La Palellung, Ketua Umum AMJI RI.
Bukan Demi Kepentingan Pribadi, Tapi Demi Keadilan Jurnalis
Ketua Umum AMJI RI menegaskan bahwa perjuangan ini tidak dilandasi oleh kepentingan pribadi.
“Secara pribadi, saya memiliki puluhan media, baik cetak maupun online, namun tidak satu pun saya ajukan sebagai mitra Kominfo Soppeng. Yang kami perjuangkan adalah keadilan dan keberpihakan terhadap jurnalis di lapangan,” tegas La Palellung.
Indikasi Kepemilikan Ganda dan Minimnya Verifikasi
AMJI RI juga menerima laporan yang mengindikasikan:
- Ada pemilik media yang mengelola lebih dari satu outlet namun semuanya diakomodasi.
- Ada wartawan yang tercantum di dua hingga tiga media sekaligus, namun tetap masuk dalam daftar mitra.
Walau data resmi masih diverifikasi, AMJI RI meminta Kominfo Soppeng untuk segera membuka data kemitraan secara terbuka dan melakukan verifikasi menyeluruh.
AMJI RI Menuntut Kominfo Soppeng untuk:
- Membuka data kemitraan media secara transparan, termasuk legalitas, struktur redaksi, dan kepemilikannya.
- Melakukan audit dan verifikasi ulang terhadap seluruh media mitra.
- Menghentikan praktik diskriminatif dan politis terhadap media yang kritis.
- Melibatkan organisasi seperti AMJI RI dalam proses pengawasan dan pembinaan media lokal.
Media Adalah Pilar Demokrasi, Bukan Alat Kekuasaan
Pers tidak boleh dijadikan corong kekuasaan semata. Jika hanya narasi satu sisi yang diberi ruang, maka kita tengah melangkah menuju otoritarianisme informasi. Media harus tetap menjadi penjaga akal sehat publik dan kontrol sosial yang independen.
AMJI RI akan terus memantau kebijakan kemitraan media Kominfo Soppeng. Jika diskriminasi terhadap media independen terus berlanjut, kami siap menempuh langkah advokasi, mediasi, hingga jalur hukum demi menegakkan keadilan dan kebebasan pers.
0 Komentar