Infokasus.id Manado Sulawesi Utara – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar Selasa (10/06/2025) mendadak memanas ketika Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Demokrat, Henry Walukow, menyuarakan interupsi tajam terkait meninggalnya seorang pasien bernama Gabriel Sineleyan di RSUP Prof. Kandou Manado akibat dugaan kelalaian dalam penanganan medis.
“Sangat disayangkan, sampai ajal menjemput, alat bedah yang dibutuhkan tak kunjung diperbaiki. Ini tragedi kemanusiaan yang tak bisa ditolerir,” tegas Walukow di hadapan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Forkopimda, dan seluruh anggota dewan.
Walukow menilai insiden ini merupakan bukti nyata kegagalan sistem pelayanan kesehatan, dan mendesak Dinas Kesehatan Provinsi serta pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sarana medis, khususnya kesiapan alat-alat vital di rumah sakit rujukan seperti RSUP Kandou.
“Jangan ada lagi warga yang meregang nyawa hanya karena alat medis rusak. Ini tamparan keras bagi kita semua yang diberi amanah melayani rakyat,” lanjut anggota Komisi I DPRD Sulut itu dengan nada geram.
Gubernur Selvanus: Manajemen RSUP Kandou Perlu Dievaluasi
Merespons pernyataan Walukow, Gubernur Yulius Selvanus menyatakan keprihatinan dan berjanji akan menindaklanjuti insiden ini, meskipun RSUP Kandou berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Kami akan lakukan koordinasi vertikal. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya sendiri sudah sering mendengar keluhan terkait pelayanan dan manajemen di RSUP Kandou,” ujar Gubernur.
Bahkan, Gubernur menyoroti lemahnya kepemimpinan di rumah sakit milik Kemenkes RI tersebut.
“Saya melihat ada krisis kepemimpinan di sana. Jika tidak segera dibenahi, pelayanan akan makin terpuruk. Ini harus jadi prioritas evaluasi,” tegasnya.
Tuntutan Perubahan Sistemik
Kasus kematian Gabriel Sineleyan membuka mata publik atas masih buruknya tata kelola rumah sakit rujukan di daerah. Tragedi ini menjadi momentum bagi DPRD Sulut dan Pemerintah Provinsi untuk menggalang tekanan politik dan birokratik ke tingkat pusat, agar perbaikan nyata segera diwujudkan.
Catatan Redaksi:
Sinergi lintas instansi, akuntabilitas manajemen fasilitas kesehatan, dan pengawasan ketat dari lembaga legislatif adalah kunci agar kasus memilukan seperti ini tidak kembali terjadi.
(Michael Hontong – Infokasus.id)
0 Komentar