Infokasus.id Pontianak, Kalbar – Dewan Pimpinan Pusat Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPP RAJAWALI) angkat bicara terkait alokasi anggaran fantastis sebesar Rp52,2 miliar yang digelontorkan untuk Kecamatan Pontianak Utara dalam APBD Kota Pontianak Tahun 2025. Organisasi ini menuntut transparansi penuh dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta meminta kejelasan dasar hukum dari setiap proyek yang akan dijalankan.
Ketua Umum DPP RAJAWALI, Hadysa Prana, menegaskan bahwa besaran anggaran tersebut harus sejalan dengan informasi yang detail dan mudah diakses oleh masyarakat. "Kami mendukung pembangunan di Pontianak Utara, namun transparansi adalah harga mati. Masyarakat berhak tahu setiap detail penggunaan dana ini, mulai dari jenis proyek, lokasi, hingga pihak pelaksananya," ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (11/10/2025).
Aspek Hukum Jadi Perhatian Serius
DPP RAJAWALI juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap tahapan proyek. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Organisasi ini mendesak adanya audit independen dan transparan untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran.
"Kami akan terus mengawal ketat penggunaan dana ini. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pontianak Utara. Transparansi bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi hak fundamental masyarakat," tegas Hadysa.
Tuntutan Transparansi dan Partisipasi Publik
DPP RAJAWALI mendesak Pemerintah Kota Pontianak untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait rincian proyek, termasuk nilai anggaran, jadwal pelaksanaan, dan pihak-pihak yang terlibat. Organisasi ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan.
Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, DPP RAJAWALI berharap agar alokasi anggaran yang besar ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pontianak Utara. Organisasi ini berkomitmen untuk terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif demi terwujudnya pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Simber : DPP RAJAWALI
0 Komentar