Infokasus.id Jakarta Tanggal: 4 Februari 2026 -Narasi ujaran kebencian dan hujatan yang menyasar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di media sosial menuai keprihatinan luas dari masyarakat. Bahasa dan narasi yang kurang santun serta tidak beradab dalam menyampaikan opini terkait institusi Polri dinilai sudah melampaui batas, bahkan dianggap mengancam stabilitas psikologis individu dan persatuan bangsa.
Dalam siaran persnya, Kordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi menegaskan bahwa perbedaan pandangan terkait kedudukan Polri – baik di bawah Kementerian atau langsung di bawah Presiden – adalah hal yang lumrah dan tidak perlu diperbesar hingga tingkat saling menghujat. "Kita tidak boleh hanya berselisih karena berbeda sikap, apalagi menjadikan ruang publik sebagai tempat untuk caci maki yang tidak membangun," tegasnya.
Azmi mengkritik pandangan yang disampaikan sebagian tokoh publik di medsos sebagai kurang berkualitas dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat luas. "Hujatan terus-menerus tidak akan menimbulkan simpati, justru membuat masyarakat semakin jengkel. Tokoh elit harus menjadi contoh dengan menunjukkan tata krama dan kesantunan dalam setiap ucapan dan pendapatnya," jelasnya.
Menurutnya, statemen yang santun akan melahirkan ide-ide sejuk dan konstruktif yang berujung pada perbaikan nyata. "Sudah saatnya kita tinggalkan provokasi dan ujaran kebencian. Tokoh publik harus menyampaikan narasi yang bijak, kooperatif, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat," tambahnya.
Azmi juga mengingatkan bahwa Polri saat ini tengah fokus meningkatkan pelayanan dan profesionalismenya, terbukti dengan pendekatan humanis serta respons cepat terhadap keluhan warga. Berdasarkan rilis akhir tahun 2025, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menunjukkan tren positif – masuk dalam tiga besar lembaga negara paling dipercaya dengan angka kepuasan 78,2% menurut survei Litbang Kompas. Selain itu, Polri juga menunjukkan komitmen tegas dalam menindak anggota yang melanggar aturan, termasuk praktik pungli, untuk memperkuat kepercayaan publik.
"Kritik tetap penting, namun harus bersifat membangun agar bisa mendorong transparansi dan peningkatan kinerja Polri, terutama dalam menangani kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat," pungkasnya.
LAKSI mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menghentikan narasi saling hujatan, demi menjaga kondusifitas dan kedamaian di ruang publik maupun media sosial.
Azmi Hidzaqi
Kordinator LAKSI
Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia
Ahmad BD
0 Komentar