Infokasus.id Soppeng,Sulawesi Selatan, 11 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Soppeng kini berada di tengah badai kritikan publik setelah muncul dugaan pengadaan kendaraan dinas mewah merek Lexus senilai sekitar Rp2,181 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebuah langkah yang bertolak belakang total dengan alasan keterbatasan anggaran yang dijadikan dasar penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2025.
"ANGGARAN KURANG UNTUK PILKADES, TETAPI CUKUP UNTUK MOBIL MEWAH?"
Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara (LPKN) Soppeng, Alfred, menegaskan bahwa kondisi ini telah menimbulkan pertanyaan mendalam di tengah masyarakat yang menginginkan akuntabilitas penuh dari penggunaan uang rakyat.
“Jika benar anggaran menjadi alasan utama penundaan Pilkades, maka pengadaan mobil mewah bernilai miliaran rupiah ini jelas menimbulkan kecurigaan yang sah. Prioritas yang ditampilkan pemerintah daerah saat ini sungguh patut dipertanyakan apakah benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Alfred dalam siaran persnya.
Penundaan Pilkades tidak hanya berdampak pada kelancaran roda pemerintahan di tingkat desa, melainkan juga berpotensi menghambat hak demokrasi masyarakat yang telah lama menantikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka percaya. Sebaliknya, rencana pengadaan kendaraan mewah justru memunculkan kesan bahwa anggaran daerah lebih diutamakan untuk fasilitas aparatur ketimbang pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara.
DIDUGA MELANGGAR PERATURAN, DESAKAN AUDIT BPK MENJADI KEWAJIBAN
Menurut analisis LPKN, pengadaan kendaraan dinas tersebut diduga menyalahi Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran Tahun 2025, serta bertentangan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang secara tegas membatasi pengadaan kendaraan dinas berkelas tinggi oleh pemerintah daerah.
“Kita tidak bisa menerima alasan apapun jika kebijakan yang diambil bertentangan dengan aturan serta semangat efisiensi yang tengah digencarkan pusat. Setiap rupiah anggaran daerah adalah hasil jerih payah rakyat Soppeng yang harus digunakan untuk hal yang memberikan manfaat nyata,” tambah Alfred.
Sejumlah elemen masyarakat serta organisasi kemasyarakatan telah mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap dugaan pengadaan tersebut. Tujuan utama adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses alokasi dan penggunaan dana daerah.
KONTRAST DENGAN DAERAH SEKITAR, PRIORITAS YANG MEMBINGUNGKAN
Perbedaan mendasar tampak jelas ketika dibandingkan dengan Kabupaten Bone, Sidrap, dan Wajo yang secara tegas menolak pengadaan kendaraan dinas serupa. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kendaraan justru diarahkan ke pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, sarana pendidikan, dan kesehatan , sektor-sektor yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kritikus kebijakan daerah menyatakan bahwa langkah yang diambil Soppeng bertentangan dengan arahan Kementerian Keuangan yang menekankan pentingnya mengalokasikan anggaran ke sektor-strategis dengan dampak luas bagi publik. “Saat daerah lain fokus pada pembenahan pelayanan dasar, Soppeng justru memilih jalan yang berbeda. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal integritas dan komitmen pemerintah terhadap rakyat,” ujar salah satu analis.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Soppeng belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pengadaan mobil mewah maupun alasan penundaan Pilkades 2025. Masyarakat menantikan penjelasan yang transparan, serta tindakan konkrit untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dipergunakan untuk kepentingan bersama.
Apakah pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian kebijakan atau tetap melanjutkan rencana pengadaan yang kontroversial ini? Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi titik fokus seluruh elemen masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.
Sumber: Siaran Pers LPKN Soppeng, Analisis Kebijakan Daerah, dan Informasi dari Berbagai Elemen Masyarakat Sulawesi Selatan
0 Komentar