"Kau ajarkan orang sabar kepada orang lapar, sementara mulutmu sendiri sibuk mengunyah."
Kalimat ini meluncur tajam sebagai wujud kemarahan besar atas penanganan kasus dugaan korupsi dan pungutan liar bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Kabupaten Soppeng yang terkesan jalan di tempat dan dipermainkan.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Makassar Sulawesi Selatan, Zulkifli Tahir, tidak lagi sanggup menahan diri. Dengan tegas ia menyatakan, jika di daerah tidak mampu menyelesaikan dengan tuntas, maka Pusat yang akan turun tangan. Kasus ini siap diteruskan langsung ke Bareskrim Polri demi keadilan yang sesungguhnya.
"INI BUKAN SEPELE, INI PENGKHIANATAN NEGARA!"
Zulkifli menyoroti dengan mata tajam bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kesalahan administrasi biasa, melainkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan negara.
Bantuan alsintan yang seharusnya menjadi sayap bagi kesejahteraan petani dan kekuatan pangan, justru diselewengkan menjadi ladang uang bagi oknum tak bertanggung jawab. Yang seharusnya gratis, justru diperjualbelikan.Yang seharusnya untuk petani kecil, dialihkan ke tangan mereka yang punya modal
"Ini adalah kejahatan terstruktur yang mencederai kedaulatan bangsa. Uang negara dikorupsi, nasib petani dirugikan, dan hukum seolah diam membisu. Ini tidak bisa dibiarkan!" tegas Kama dengan penuh wibawa dan keyakinan.
ULTIMATUM MEMATIKAN: JIKA MANDEK, KITA BAWA KE PUSAT!
IWO Makassar Sulawesi Selatan memberikan peringatan keras dan ultimatum mematikan. Penanganan kasus ini dinilai terlalu lambat, penuh teka-teki, dan tidak memiliki kemajuan yang nyata, padahal bukti-bukti penyimpangan sudah terang benderang di bawah matahari.
"Kami tidak akan terus menunggu sambil melihat rakyat terus dirugikan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata, tidak ada penetapan tersangka, dan tidak ada kepastian hukum, maka kami tidak akan ragu lagi," ucapnya tegas memecah keheningan.
"Kami akan angkat kasus ini ke tingkat nasional dan serahkan langsung kepada Bareskrim Polri. Biarlah pihak pusat yang menuntaskan apa yang di daerah terkesan mandek dan tak berani bertindak!" tandasnya bulat.
KEADILAN TIDAK BOLEH DIBELI DAN DITUNDA
Lebih jauh, Kifli menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati. Hukum harus berjalan lurus, tanpa pandang bulu, dan tidak boleh tergoyahkan oleh kekuatan uang atau jabatan.
"Keadilan tidak boleh berhenti hanya karena ada kekuatan yang berusaha menutupi. Kami akan kawal terus sampai tuntas. Rakyat berhak mendapatkan haknya, dan pelaku kejahatan harus dihukum seberat-beratnya," pungkasnya dengan nada yang menggetarkan.
Sudah cukup rakyat disuruh bersabar sementara hak mereka dihabiskan orang lain. Kini saatnya hukum bicara, atau biarkan pusat yang membereskannya!
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM REDAKSI
0 Komentar