Infokasus.id Makasar, Sul-Sel – Penanganan kasus dugaan penyelewengan dan pungutan liar bantuan alat mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Soppeng yang dinilai berjalan lambat dan terkesan dikubur hidup-hidup, memicu reaksi keras dari dunia pers. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulawesi Selatan, Zulkifli Tahir, menegaskan sikapnya: jika dalam waktu dekat tidak ada kepastian hukum dan langkah nyata, pihaknya tidak akan ragu meneruskan kasus ini langsung ke tingkat pusat untuk ditangani oleh Bareskrim Polri. Jumat (17/04/2026).
Zulkifli menegaskan bahwa organisasinya tidak akan tinggal diam melihat kejahatan yang merampas hak rakyat dan menggerogoti keuangan negara ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian.
“PROGRAM UNTUK PETANI, MALAH DIJADIKAN LAHAN KORUPSI”
"Bantuan alsintan adalah program strategis yang dirancang untuk mengangkat derajat petani, meningkatkan produktivitas, dan menyejahterakan masyarakat di sektor pertanian. Tapi apa yang terjadi? Program mulia ini justru dijadikan ajang bisnis kotor oleh oknum tak bertanggung jawab. Mereka memperjualbelikan bantuan yang seharusnya gratis, memeras petani dengan biaya yang tidak masuk akal, dan mengalihkan alat-alat tersebut ke pihak yang punya uang. Ini bukan sekadar kesalahan, melainkan kejahatan yang mencederai martabat negara dan kesejahteraan rakyat," tegas Zulkifli dengan nada tinggi.
Ia menyoroti indikasi kuat bahwa praktik ini berlangsung sistematis dan terstruktur, namun penanganannya di tingkat daerah terkesan jalan di tempat, tidak ada kemajuan berarti, seolah ada yang melindungi pelaku.
“JIKA TIDAK MAMPU MENANGANI, KITA BAWA KE TINGKAT YANG LEBIH TINGGI”
Menurut Zulkifli, keterlambatan dan ketidakjelasan penanganan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia memberikan peringatan tegas kepada aparat penegak hukum di daerah agar segera bertindak.
"Kami mengamati, kasus ini terkesan mandek dan tidak ada tanda-tanda akan diselesaikan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata, tidak ada penetapan tersangka, dan tidak ada kepastian hukum yang jelas, kami tidak akan menunggu lagi. Laporan ini akan kami bawa langsung ke Bareskrim Polri agar ditangani oleh tim yang lebih berwenang, profesional, dan berani menegakkan keadilan tanpa pandang bulu," tandasnya.
“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ADALAH HARGA MATI”
Lebih lanjut, Zulkifli menekankan bahwa pengelolaan bantuan pemerintah harus berlandaskan transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Ia berharap aparat penegak hukum bekerja secara profesional, tidak tertekan oleh tekanan apapun, dan tidak memihak siapapun.
"Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai ada program pemerintah yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Rakyat berhak mendapatkan haknya, dan pelaku kejahatan ini harus dihukum seberat-beratnya. Jika di daerah tidak berani atau tidak mampu menangani, maka pusatlah yang akan turun tangan. Keadilan harus ditegakkan, tidak ada kompromi sedikitpun," pungkasnya dengan tegas dan berwibawa.
Tim Redaksi
0 Komentar