Infokasus.id Soppeng Sulawesi Selatan – Di tengah upaya serius Pemerintah Pusat melalui Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI meluncurkan program bantuan pangan sebagai jaring pengaman sosial dan penyangga ekonomi, kenyataan pahit justru dirasakan warga di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata. Warga yang jelas-jelas terindikasi miskin dan sangat membutuhkan bantuan, ternyata tidak tersentuh sama sekali, terpaksa hanya berdiri di pinggir dan menyaksikan orang lain menerima hak yang seharusnya juga menjadi milik mereka.
Program ini sejatinya dirancang untuk menjaga daya beli, mencegah kerawanan pangan, serta menekan angka kemiskinan. Namun di lapangan, tujuan mulia itu seolah hilang tak berbekas. Salah satu warga dari lingkungan Sewo, JMD, yang sehari-hari berjuang mencari nafkah sebagai tukang ojek, mengungkapkan rasa kecewa dan kepahitannya. Ia mengaku hanya pernah menerima bantuan beras selama dua bulan, dan setelah itu pintu bantuan tertutup rapat tanpa penjelasan apa pun.
“Kami hanya pernah dapat bantuan selama dua bulan, setelah itu tidak pernah lagi sampai saat ini. Padahal kebutuhan ada terus, penghasilan pas-pasan bahkan sering tidak ada, tapi kami seolah dilupakan,” ungkap JMD dengan nada putus asa.
Saat dikonfirmasi mengenai masalah ini, Pelaksana Tugas Lurah Bila, Erwin, mengaku belum memahami secara utuh persoalan penyaluran bantuan ini, mengingat dirinya baru saja menjabat. Ia pun melemparkan tanggung jawab penuh pada sumber data yang digunakan.
“Untuk kepastian datanya, silakan ditanyakan langsung ke Badan Pusat Statistik (BPS) karena program ini menggunakan basis data dari mereka,” jelas Erwin.
Fakta ini memicu kritik keras dari kalangan pengamat dan pengawas sosial. Sekretaris Jenderal Lembaga Sipil Independen Nasional (SIN) Sulawesi Selatan, A. Asis, melontarkan kecaman tajam terhadap kinerja dan hasil kerja BPS di wilayah Kabupaten Soppeng. Menurutnya, data yang disusun tidak mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya, bahkan sangat jauh berbeda dengan kondisi riil di masyarakat.
“Ada indikasi kuat ketidakakuratan data. Sejumlah warga yang sebelumnya masuk kategori desil 1 hingga 4 — kelompok yang paling miskin dan rentan — tiba-tiba berubah drastis menjadi desil 6 hingga 10, seolah-olah mereka adalah masyarakat yang mampu dan sejahtera. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi sangat merugikan dan mencederai rasa keadilan sosial,” tegas A. Asis dengan nada keras dan tegas.
Ketidaktepatan data ini menjadi penyebab utama mengapa warga yang benar-benar membutuhkan malah terputus dari akses bantuan, sementara yang mungkin tidak terlalu memerlukan justru mendapatkannya. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan awal program: meringankan beban pengeluaran, menjaga asupan gizi, serta menjadi bantalan ekonomi bagi yang lemah.
Situasi ini sungguh tidak manusiawi dan memilukan. Di saat negara berusaha hadir melindungi rakyatnya, birokrasi dan ketidakakuratan data justru menjadi tembok penghalang yang kejam. Warga Kelurahan Bila menuntut kejelasan, perbaikan data yang nyata, dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, adil, dan sesuai hati nurani.
#Soppeng #BantuanPangan #DataTidakAkurat #KelurahanBila #KeadilanSosial #Bappenas #Kemensos #BPS #BeritaSulsel
#Tim Redaksi
0 Komentar