Infokasus.id Makassar,Sulawesi Selatan – Lapangan Karebosi menjadi saksi bisu lahirnya sejarah baru. May Day Fest 2026 yang digelar oleh Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) bukan sekadar perayaan, melainkan deklarasi persatuan yang memadukan kekuatan massa dengan ruang dialog strategis. Ribuan elemen masyarakat bersatu padu menuntut keadilan, mematahkan tembok ketidakadilan yang selama ini menindas buruh dan rakyat kecil.
Dalam momentum yang penuh makna ini, berbagai komitmen penting berhasil digodok, menjadi langkah awal perubahan yang nyata bagi nasib pekerja dan warga kota.
"INI BUKAN SEREMONI, INI HASIL PERJUANGAN!"
Koordinator KGR, Akhmad Rianto (Rinto), menegaskan bahwa peringatan hari buruh tahun ini memiliki bobot yang jauh lebih dalam. Masalah yang dihadapi bukan lagi sekadar soal upah, melainkan persoalan struktural yang menyangkut sistemik.
"Masalah buruh hari ini adalah soal sistem kerja yang tidak adil, outsourcing yang merajalela, kontrak yang tidak pasti, hingga lemahnya penegakan hukum. Negara selama ini cenderung abai, bahkan memberi ruang bagi eksploitasi," ujarnya tegas, Senin (4/5/2026).
KGR menuntut langkah radikal dan segera: Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang benar-benar berpihak pada rakyat, penghapusan sistem outsourcing, dan sanksi pidana tegas bagi perusahaan yang melanggar putusan hukum (inkracht).
PEDULI ANAK BURUH & TUNTUT PERUBAHAN SISTEM
Salah satu gagasan brilian yang didorong adalah kewajiban penyediaan daycare atau tempat pengasuhan anak di setiap tempat kerja.
"Kami ingin anak buruh tumbuh sehat dan berkembang dengan baik. Orang tua bisa bekerja tenang, dan lahirlah generasi penerus bangsa yang berkualitas. Ini bukan permintaan berlebihan, ini hak dasar yang harus dipenuhi negara," tegas Rinto.
Ia juga mengevaluasi kinerja pengawas dan mediator di Dinas Ketenagakerjaan yang dinilai sering tidak adil dan merugikan pekerja. Hukum harus tegak lurus, tidak boleh bungkuk oleh kekuatan modal.
KOTA UNTUK SEMUA: TOLAK PENGGUSURAN, DUKUNG PKL & REFORMA AGRARIA
KGR juga angkat bicara keras soal nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warga miskin kota yang terus terancam penggusuran.
"Penggusuran tanpa solusi itu bukan penataan, itu PEMISKINAN! PKL bukan musuh kota, mereka adalah tulang punggung ekonomi. Negara tidak boleh hadir hanya saat menertibkan, tapi absen saat rakyat butuh perlindungan," hardiknya.
Mereka mendesak Pemkot Makassar untuk segera melakukan relokasi layak, membuka akses KUR, serta merealisasikan program Reforma Agraria. Sertifikasi tanah bagi warga miskin harus segera dilakukan agar mereka memiliki kepastian hukum dan rasa memiliki atas tempat tinggalnya.
CAPAIAN YANG MENGGEMBIRA, KOMITMEN YANG TIDAK BOLEH MENGAHU
Melalui perwakilannya, Bung Tono, KGR menyampaikan bahwa berbagai capaian telah diraih, mulai dari pembentukan mediator di Gowa dan Maros, optimalisasi penanganan kasus di Polda Sulsel, hingga rencana perumahan vertikal bagi buruh.
"Ini bukan hadiah, ini hasil perjuangan dan tekanan kami. Apa yang disepakati harus dijalankan. Kami akan kawal terus sampai ke akarnya," tegasnya.
Meski mengakui masih ada kekurangan dan memohon maaf kepada seluruh peserta, KGR menegaskan format baru ini adalah awal yang baik. Namun peringatan keras pun disuarakan:
"Jika kesepakatan ini dilanggar atau tidak dijalankan, jangan salahkan kami jika kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang jauh lebih besar!"
May Day Fest 2026 telah menorehkan catatan emas. Persatuan rakyat telah terbangun, dan suara keadilan kini tak lagi bisa dibungkam.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM REDAKSI
0 Komentar