Infokasus.id BIAK, PAPUA – Gelombang kesadaran dan solidaritas yang dipicu oleh pemutaran film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono terus meluas hingga ke Kabupaten Biak Numfor. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemuda adat, organisasi mahasiswa, hingga kalangan gerejawi, kini bergerak bersatu menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) yang dirangkai dengan diskusi terbuka, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan masyarakat adat.
Puncaknya, Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Biak melalui Bidang Aksi Pelayanan, sukses menyelenggarakan acara serupa pada Jumat (15/5/2026) di Halaman Kantor GKI Klasis Biak Selatan. Kegiatan ini digagas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Seksi PAM GKI Biak Selatan, dan Papuan Voice. Semangat ini kemudian menular ke lingkungan jemaat, di mana Pemuda Adat dan jemaat GKI Abigail KBS Yafdas turut menggelar aksi serupa pada Minggu (17/5/2026) malam.
Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan (Akspel) BPC GMKI Biak, Jovan Yoga Fabanyo, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah wujud kepedulian mendalam terhadap nasib masyarakat adat di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke dan sekitarnya. Menurutnya, mereka kini sedang berjuang mati-matian mempertahankan ruang hidup dan tanah leluhur dari ancaman pengambilalihan yang dibungkus nama Proyek Strategis Nasional (PSN), serta berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan.
“Ruang hidup mereka dirampas paksa, bahkan tanpa persetujuan dari para tokoh maupun pemimpin adat setempat. Film ini bukan sekadar rekaman peristiwa, melainkan bukti perlawanan sekaligus inspirasi bagi seluruh masyarakat adat di Nusantara untuk bersatu, kuat, dan kompak melawan praktik kolonialisme gaya baru yang terjadi di masa kemerdekaan ini,” tegas Jovan saat ditemui usai kegiatan di GKI Abigail Yafdas.
Melihat fakta yang terjadi, Jovan mendesak seluruh lembaga gereja, mulai dari tingkat lokal hingga wilayah, untuk tidak lagi diam. Ia menyerukan kepada seluruh denominasi gereja di Indonesia, khususnya yang ada di Tanah Papua—dari ujung barat di Raja Ampat hingga perbatasan timur di Merauke—untuk segera mengambil sikap tegas dan hadir menjadi pendamping masyarakat adat.
Secara khusus, ia berharap Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua memberikan perhatian serius dengan menginstruksikan seluruh jemaatnya secara luas untuk menggelar pemutaran film ini, sekaligus secara resmi menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan PSN yang dinilai merusak dan menginjak hak hidup warga adat.
“Mengapa gereja harus bersuara? Karena ada ikatan yang tidak terpisahkan. Jemaat gereja itu adalah masyarakat adat itu sendiri. Di Indonesia Timur, batas pemisah antara ‘umat gereja’ dan ‘masyarakat adat’ itu nyaris tidak ada. Orang yang beribadah setiap Minggu di gedung ini, adalah orang yang sama yang tanah ulayatnya sedang terancam dikuasai proyek atau korporasi,” jelasnya dengan tegas.
Jovan memperingatkan, jika gereja memilih berdiam diri saat sumber kehidupan umatnya sedang dihancurkan, maka institusi gereja perlahan akan kehilangan makna dan kepercayaan dari jemaatnya. Menurut prinsip pelayanan, gereja tidak mungkin hanya mengurus keselamatan jiwa, jika tempat tinggal dan sumber penghidupan umatnya dirampas habis-habisan.
Lebih jauh lagi, kader muda ini menginginkan agar lembaga gereja berani mengecam tindakan para pemangku kebijakan, serta mendesak penghentian pelaksanaan PSN yang berlangsung secara represif. Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan pendekatan, dengan menyusun sosialisasi yang transparan, manusiawi, dan tidak memaksa, sehingga pembangunan nasional bisa berjalan tanpa harus mengorbankan hak-hak dasar masyarakat adat.
“Gereja punya kewajiban moral dan panggilan iman untuk berdiri tegak bersama masyarakat adat. Hak ulayat itu bukan sekadar soal kepemilikan tanah, melainkan persoalan harga diri, jati diri budaya, dan masa depan generasi penerus. Ketika hak itu dirampas secara tidak adil—bahkan oleh kekuasaan negara sekalipun—maka gereja dipanggil untuk hadir menjadi voice for the voiceless, suara bagi mereka yang suaranya dibungkam,” pungkas Jovan.
Sebagai tambahan informasi, film dokumenter Pesta Babi yang mengangkat tema “Kolonialisme di Zaman Kita” belakangan ini menjadi sorotan nasional. Pemutarannya di berbagai wilayah kerap memicu perdebatan sengit, bahkan tak jarang menimbulkan gesekan antara elemen masyarakat sipil dengan pihak aparat keamanan.
(C)
0 Komentar