Infokasus.id KUBU RAYA, KALBAR 09 MEI 2026 - Krisis ketersediaan dan melambungnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar telah melumpuhkan denyut nadi ekonomi masyarakat pesisir Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Kondisi pahit ini kini mendapat sorotan tajam dan perhatian serius dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM MAUNG Kubu Raya, yang menilai persoalan ini bukan sekadar masalah pasokan, melainkan kegagalan tata kelola yang merampas hak hidup dan kesejahteraan ribuan warga yang menggantungkan nasibnya pada laut.
Berdasarkan pantauan dan verifikasi langsung di lapangan, fakta yang ditemukan sangat memilukan. BBM subsidi yang seharusnya dijual dengan harga resmi dan terjangkau, di wilayah ini beredar dengan harga selangit mencapai Rp15.000 per liter — hampir tiga kali lipat dari harga wajar. Belum lagi persediaan yang langka, sering kosong, dan sulit didapatkan.
Beban berat kini dipikul terutama oleh para nelayan kecil. Sekali berlayar rata‑rata membutuhkan 35 liter solar, artinya biaya operasional saja menembus angka lebih dari Rp500.000 sekali melaut. Padahal, hasil penjualan ikan yang didapatkan rata‑rata hanya berkisar Rp300.000. Hitungan rugi bersih ini membuat perahu‑perahu dan alat tangkap terpaksa tertambat diam di pinggir pantai. Nelayan enggan berlayar, karena semakin jauh melaut, semakin besar kerugian yang ditanggung.
Menanggapi situasi yang nyaris buntu ini, Ketua DPC LSM MAUNG Kubu Raya, Zulkifli, angkat bicara dengan nada prihatin sekaligus keras. Baginya, solar bagi nelayan ibarat nyawa bagi tubuh manusia. Jika pasokan bermasalah dan harga tak masuk akal, maka sama artinya mematikan mata pencaharian mereka secara perlahan.
"Kami sangat prihatin dan marah melihat kondisi saudara‑saudara kami di Sepuk Laut. Bagaimana mereka bisa bekerja, memberi makan anak istri, dan membayar kebutuhan hidup, kalau bahan bakar saja sulit didapat dan harganya dipatok seenaknya? Solar itu nyawa mereka. Kalau nyawanya diputus seperti ini, maka ekonomi mereka mati, masa depan keluarga mereka terancam. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut‑larut," tegas Zulkifli.
Lebih jauh, Zulkifli menyoroti kejanggalan dalam sistem penyaluran yang berlaku selama ini. Pemerintah menetapkan mekanisme pembelian melalui kelompok dalam jumlah besar. Padahal, kenyataan di lapangan berbeda jauh: mayoritas nelayan di sana adalah nelayan kecil dengan modal terbatas, penghasilan harian yang tak menentu, dan kebutuhan bahan bakar yang hanya sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan sekali berlayar.
"Mereka tidak butuh beli ratusan liter sekaligus yang butuh modal jutaan rupiah. Mereka tidak punya uang segitu. Mereka hanya butuh kemudahan beli sedikit demi sedikit, pas kebutuhan hari itu, pas kemampuan kantong mereka. Sistem yang ada sekarang jelas tidak berpihak, malah membebani dan menyusahkan. Sistem ini harus diperbaiki total," ungkapnya tajam.
Oleh sebab itu, DPC LSM MAUNG Kubu Raya menyatakan dukungan mutlak dan penuh terhadap aspirasi masyarakat Desa Sepuk Laut yang menuntut segera dibangunnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) tepat di wilayah mereka. Fasilitas ini dinilai sebagai solusi paling tepat sasaran, paling cepat, dan paling konkret untuk memutus rantai kelangkaan dan permainan harga oleh oknum penimbun.
"Permintaan warga agar dibangunkan SPBUN itu sangat mendesak, sangat beralasan, dan sangat kami dukung sepenuhnya. Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, mulai dari Dinas Perikanan hingga jajaran pimpinan daerah, segera masukkan ke dalam agenda prioritas dan merealisasikannya secepat mungkin. Jangan biarkan nasib nelayan terkatung‑katung, bergelut dengan kesulitan sementara solusi jelas ada di depan mata tapi tak kunjung dibuka," desaknya.
Selain mendesak pembangunan fasilitas khusus itu, pihaknya juga meminta perhatian khusus dan campur tangan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk memperjuangkan alokasi kuota BBM subsidi yang cukup, pasti, dan merata. Tujuannya agar pasokan aman dan harga kembali ke jalur resmi yang terjangkau, terputus dari praktik penyelewengan.
"Kami di LSM MAUNG Kubu Raya berjanji akan terus mengawal isu ini sampai tuntas. Kami tak akan diam saja melihat masyarakat pesisir menjadi korban tata kelola yang buruk dan birokrasi yang lambat. Ingat, nelayan adalah pilar ekonomi daerah, mereka penyedia pangan utama. Sudah sepatutnya kesejahteraan mereka diutamakan, dijaga ketat, dan dijamin oleh negara," pungkas Zulkifli tegas.
Hingga berita ini diturunkan, keluhan dan jeritan hati nelayan Desa Sepuk Laut masih terus bergema di udara. Harapan besar kini tertumpu pada langkah nyata dan keberpihakan pemerintah, agar krisis yang melumpuhkan mata pencaharian ribuan jiwa ini segera diakhiri.
Penulis: TIM MAUNG
Publisher : Tim/Red
0 Komentar