Infokasus.id MANOKWARI – Dewan Pimpinan Wilayah Sahabat Polisi Indonesia (DPW SPI) wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya angkat suara keras terkait maraknya praktik peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal. Organisasi yang lahir sebagai mitra kritis dan pendukung institusi Polri ini, menegaskan tak akan tinggal diam dan berencana menembuskan laporan resmi langsung ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri, jika penanganan di tingkat daerah dinilai tidak tuntas dan transparan.
Langkah tegas ini diambil menyusul menguatnya informasi dan temuan di lapangan yang menyebutkan adanya keterlibatan sejumlah oknum aparat kepolisian yang diduga berperan melindungi atau terlibat langsung dalam jaringan distribusi BBM ilegal di wilayah Papua Barat Daya. Persoalan ini dinilai sangat serius karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi secara langsung melukai marwah dan kepercayaan publik terhadap Polri.
Ketua DPW SPI Papua Barat/Papua Barat Daya, Jalil Lambara, menuntut Bidang Propam Polda Papua Barat Daya bertindak tanpa kompromi. Ia menegaskan, aturan hukum dan kode etik harus ditegakkan sama rata, tanpa melihat pangkat maupun jabatan.
“Kami minta Propam bekerja profesional dan bersih. Siapapun anggota yang terbukti terlibat, baik itu berpangkat perwira maupun sekadar bintara, wajib diproses. Jangan ada yang kebal hukum. Mereka harus diadili sesuai kode etik dan aturan pidana yang berlaku,” tegas Jalil Lambara kepada awak media, Minggu (17/5/2026).
Menurut catatan SPI, praktik BBM ilegal ini bukan sekadar pelanggaran ekonomi biasa. Penyalahgunaan distribusi ini menjadi biang keladi kelangkaan bahan bakar yang kerap dirasakan masyarakat kecil. Di saat rakyat kesulitan mendapatkan minyak bersubsidi, justru ada pihak-pihak tertentu yang meraup keuntungan besar secara ilegal, dan diduga kuat beroperasi di bawah payung perlindungan oknum aparat.
Kondisi ini, kata Jalil, menjadi bumerang bagi institusi. Ketika aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi bagian dari rantai kejahatan, kepercayaan publik akan runtuh seketika.
“Jangan pernah coba menutup-nutupi atau melindungi siapa pun. Penanganan harus terbuka, objektif, dan adil. Rakyat butuh bukti nyata bahwa Polri serius membereskan rumah tangganya sendiri, bukan sekadar bergema janji di panggung,” tandasnya tajam.
Ia pun menegaskan, sikap kritis SPI ini sama sekali bukan bentuk pelemahan atau serangan terhadap institusi Polri. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk dukungan nyata agar Polri tetap kokoh dan bersih sesuai arahan pimpinan tertinggi.
“Kami sepenuhnya mendukung langkah Kapolri membersihkan institusi dari unsur nakal. Jangan sampai kerja keras ribuan anggota Polri yang jujur dan berbakti, rusak dan ternoda gara-gara ulah segelintir oknum rakus dan tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Saat ini, tim SPI tengah bekerja mengumpulkan berkas, data, dan bukti-bukti otentik dari lapangan. Hal ini dilakukan agar laporan yang disampaikan kelak bukan sekadar isu atau asumsi kosong, melainkan berbasis fakta yang kuat.
“Kami sedang susun data dan bukti yang akurat, untuk memetakan sejauh mana keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam jaringan ini. Kami tidak main-main soal ini,” ungkapnya.
Rencananya, setelah berkas dinilai lengkap dan kuat, SPI akan menyampaikan surat resmi kepada Kapolda Papua Barat Daya. Namun, sebagai bentuk pengawasan agar penanganan berjalan lurus tanpa intervensi, surat tersebut sekaligus akan dikirimkan ke Ketua Umum SPI Pusat serta ditembuskan langsung ke Div Propam Mabes Polri di Jakarta.
Keterlibatan pengawasan dari pusat dianggap mutlak diperlukan untuk menjamin proses berjalan bersih. “Kami ingin persoalan ini ditangani secara serius dan transparan. Makanya, kita libatkan Propam Mabes Polri, agar ada mata yang mengawasi dari jauh, tidak ada permainan, tidak ada yang ditutupi,” tegasnya.
Terakhir, Jalil Lambara mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak hanya memotong rantai paling bawah. Penindakan harus sampai ke akar dan pelaku utamanya.
“Jangan sampai hanya orang kecil atau kurir yang ditangkap, sementara aktor besar dan pelindungnya dibiarkan lepas. Bongkar semuanya, termasuk siapa saja yang menikmati uang haram dari sini. Kalau aparat ada yang membekingi, copot dan proses habis-habisan sesuai hukum,” pungkasnya dengan nada penuh penekanan.
(Megy)
0 Komentar