Infokasus.id, Gowa, Sulawesi Selatan, 8 Juni 2026 - Di tengah polemik hak angket dan pembentukan pansus yang melingkupi pemerintahan daerah, Koalisi Pemuda Kerakyatan Gowa turun ke jalan dan mengepung Kantor Bupati serta DPRD Kabupaten Gowa. Mereka menuntut pertanggungjawaban penuh atas penyelenggaraan tahunan Beautiful Malino, yang dinilai sarat ketidakjelasan anggaran, dampak negatif sosial, dan tidak transparan dalam pengelolaannya.
DANA 1 MILIAR TANPA KEJELASAN
Event Beautiful Malino digagas oleh Bupati sebelumnya, Dr. Adnan Purichta Ichsan, dengan tujuan mulia: mempromosikan potensi wisata dan mendongkrak perekonomian UMKM masyarakat dataran tinggi. Kegiatan ini kemudian diteruskan oleh Bupati Hj. Sitti Husniah Talenrang untuk periode 2025–2030.
Namun, menurut Koalisi Pemuda Kerakyatan Gowa, realitasnya jauh berbeda dari tujuan awal. Setiap tahunnya, event ini menggelontorkan anggaran sekitar Rp1 miliar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan secara terbuka dan rinci kepada masyarakat.
“Uang rakyat sebesar Rp1 miliar setiap tahunnya digunakan untuk apa? Kemana disalurkan? Siapa saja yang diuntungkan? Selama ini tidak ada jawaban yang jelas. Dugaan kuat mengarah pada pemanfaatan oleh oknum-oknum tertentu tanpa pengawasan yang ketat,” tegas juru bicara koalisi.
DAMPAK NEGATIF YANG SEMAKIN TERASA
Selain soal keuangan, koalisi ini menyoroti dampak sosial dan budaya yang dinilai meresahkan:
Pemicu kenakalan remaja & dugaan pergaulan bebas – Fenomena yang muncul setiap kali event berlangsung
Mengancam nilai budaya.Dikhawatirkan merusak norma adat dan kearifan lokal yang menjadi identitas Gowa
Lingkungan terabaikan .Pengelolaan kawasan wisata dianggap tidak memperhatikan kelestarian alam
Manfaat tidak merata . Tujuan membantu UMKM dinilai hanya menjadi seremonial belaka, tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat
ULTIMATUM DAN TUNTUTAN TEGAS
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Koalisi Pemuda Kerakyatan Gowa secara resmi menyatakan memboikot penyelenggaraan Beautiful Malino dan mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Daerah serta DPRD Gowa:
1.Segera menghentikan sementara event Beautiful Malino hingga ada kejelasan mutlak
2.Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka untuk membahas seluruh permasalahan
3.Mentransparansikan seluruh rincian anggaran sebesar Rp1 miliar lebih, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban
4.Membuat laporan keuangan terbuka yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat
5.Menegakkan supremasi hukum jika ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang
6.Menjaga dan menegakkan kembali nilai-nilai adat dan budaya yang mulai tergerus
“Kami tidak menolak pengembangan wisata, tapi kami menolak pengelolaan yang gelap, merusak moral, dan hanya menguntungkan segelintir orang. Jika tidak ada perubahan nyata, boikot ini akan terus kami perjuangkan sampai tuntutan dipenuhi,” tegas perwakilan koalisi.
Koalisi Pemuda Kerakyatan Gowa menegaskan akan terus memantau setiap langkah yang diambil pemerintah daerah. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan yang memuaskan, mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar dan melaporkan dugaan penyimpangan anggaran kepada instansi penegak hukum.
#BoikotBeautifulMalino #TransparansiAnggaranGowa #PemudaKerakyatanGowa #UangRakyatHarusJelas #JagaBudayaAdat #GowaBersih
0 Komentar