Infokasus.id, Kubu Raya, Kalbar – 06 Juni 2026 - Penanganan kasus dugaan penjualan dan alihfungsi lahan hutan mangrove seluas sekitar 400 hektar di Desa Kubu kini terus menjadi sorotan tajam. Meski sudah diselidiki Direskrimsus Polda Kalbar, masyarakat dan elemen pengawas tetap menuntut proses yang transparan dan tuntas.
Sekjen RAJAWALI menegaskan: “Tidak boleh ada orang kebal hukum, berapa pun kekuasaan dan pengaruhnya. Penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada pelaksana lapangan – harus dilacak sampai pemberi perintah, pengatur transaksi, dan pihak yang menikmati keuntungan terbesar. Jangan sampai ada yang dilindungi atau kasus diputar haluan!”
Hutan mangrove bukan sekadar lahan – ia benteng pertahanan dari abrasi dan sumber hidup ribuan warga. Kejahatan ini merugikan negara sekaligus menghancurkan masa depan lingkungan.
5 PERTANYAAN KRITIS MAUNG KUBU RAYA
Organisasi ini mendukung proses hukum, namun menuntut jawaban tegas:
1. Siapa pihak di balik layar? Apakah semua nama dalam dokumen sudah diperiksa?
2. Bagaimana lahan lindung bisa berubah status? Adakah penyalahgunaan wewenang oknum birokrasi?
3. Ke mana aliran dana penjualan ratusan hektar ini? Masuk kas negara atau kantong pribadi?
4. Mengapa kasus ini sempat terhenti? Benarkah ada tekanan dari pihak berkuasa?
5. Bagaimana pemulihan lahan? Apakah kerugian negara akan dikembalikan dan alam diperbaiki?
Ketua DPC MAUNG Kubu Raya, Zulkifli:
“Pertanyaan ini bukan menghambat – ini bentuk pengawasan. Masyarakat sudah sabar menunggu, kami tidak mau kasus hanya jadi tontonan lalu ditutup. Kami ingin bukti nyata: kekuasaan tidak bisa melindungi kejahatan di mana pun!”
MAUNG Kubu Raya berjanji terus mengawal berkas hingga pengadilan – semua nama terlibat akan diusut tuntas tanpa pandang bulu.
Sumber: Tim Redaksi MAUNG Kubu Raya
Tanggal: 06 Juni 2026
#KasusMangroveKubuRaya #TidakAdaYangKebalHukum #MAUNGKubuRaya #HutanLindungKalbar #PenegakanHukumBersih
0 Komentar