SOROTAN TAJAM RAJAWALI JATIM Skema ‘Arisan Culas’ Gatut Sunu: Bukti Korupsi Terstruktur Harus Dibongkar Habis

Infokasus.id TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR – 5 JUNI 2026 - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memperluas penyelidikan hingga ke kalangan pengusaha dan pihak swasta dalam kasus dugaan suap dan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, mendapat apresiasi sekaligus sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Jawa Timur.
 
Organisasi yang dikenal kritis terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan negara ini menilai, arah penyidikan yang kini menyasar 12 pimpinan perusahaan atau rekanan utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah langkah tepat untuk membedah akar persoalan korupsi yang berjalan secara sistematis dan terorganisir rapi.
 
MODUS ‘ARISAN CULAS’: JABATAN DIPERDAGANGKAN, UANG RAKYAT DIKERUK
 

Berdasarkan data yang dikonfirmasi, modus yang dijuluki penyidik sebagai “Arisan Culas” terbukti menjadi sarana utama Gatut Sunu mengeruk keuntungan pribadi dari setiap proyek yang dibiayai uang rakyat. Skemanya jelas:

Pemenang lelang diatur jauh sebelum proses penawaran dibuka
Pengusaha wajib menyetor sejumlah uang tertentu agar dinyatakan lolos
Pejabat dinas dipaksa menandatangani surat pengunduran diri kosong sebagai alat tekanan jika gagal mengumpulkan setoran
 
Akibatnya: anggaran pelayanan publik dipotong hingga separuh nilainya, kualitas infrastruktur menurun drastis, sementara dana hasil pemerasan justru dinikmati untuk gaya hidup mewah.

TEGAS: TANPA REKANAN, KORUPSI SEBESAR INI TAK AKAN BERJALAN
 

Ketua DPW RAJAWALI Jawa Timur, Sujatmiko, menegaskan kekesalannya:
 
“Ini contoh nyata bagaimana jabatan publik diperdagangkan demi keuntungan segelintir orang. Kami apresiasi KPK berani mengusut hingga ke pihak swasta karena tanpa keterlibatan dan dukungan rekanan, praktik kotor ini mustahil berjalan lancar bertahun-tahun.”
 
RAJAWALI Jatim mendesak penyelidikan berjalan menyeluruh, tanpa pandang bulu. Seluruh aliran dana harus dilacak sampai ke titik akhir. Siapa pun yang terbukti terlibat baik birokrat maupun pengusaha  harus diadili dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya agar menjadi efek jera nyata.
 
“Jangan ada yang dilindungi atau dilepaskan. Kasus ini harus tuntas, berkas lengkap, dan pertanggungjawaban hukum mutlak ditegakkan. Ini syarat memulihkan kepercayaan rakyat yang sudah tercoreng,” tegas Sujatmiko.
 
Organisasi ini berjanji akan terus memantau setiap perkembangan dan mendorong aparat penegak hukum tidak berhenti sampai kasus ini terbongkar sampai ke akar-akarnya.
 
#Korupsi #Tulungagung #RAJAWALI #KPK #BeritaTerkini
#Publisher: TIM/RED
#Penulis: TIM RAJAWALI


0 Komentar