INFOKASUS.ID, KOLAKA UTARA,SULAWESI SELATAN 30 JULI 2026 – Video yang memperlihatkan kondisi ruang belajar SD Negeri 13 Batu Ganda di Dusun Tobau, Desa Batu Ganda, Kecamatan Lasusua, yang sempat menyita perhatian publik di media sosial, ternyata membuka lembaran baru perjuangan pendidikan di kawasan pegunungan. Alih-alih ditutup-tutupi, penyebaran informasi itu justru menjadi pemicu kebersamaan untuk merespons keterbatasan yang selama ini dialami warga.
Merespons cepat sorotan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara bergerak bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Rabu (24/6/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan fakta di lapangan sekaligus merumuskan langkah nyata bagi masa depan anak-anak di daerah terpencil.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara, Alaudin Syah, mengakui menerima informasi awal dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD setempat terkait bangunan sekolah yang masih menggunakan konstruksi kayu. Dengan sikap terbuka, ia menegaskan:
“Saya sampaikan dengan tegas, tidak apa-apa jika hal ini menjadi perhatian luas. Justru viralnya kondisi ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk memperjuangkan hak pendidikan di daerah terpencil, terlebih di tengah situasi efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.”
Berkat Swadaya Masyarakat, Sekolah Itu Lahir
Dari peninjauan tersebut terungkap fakta menyentuh: sekolah ini lahir semata dari kepedulian warga. Pada tahun 2014, masyarakat secara sukarela membeli lahan seluas 900 meter persegi dan mendirikan dua ruang belajar sederhana berbahan kayu. Itu dilakukan agar anak-anak tidak kesulitan menempuh perjalanan jauh ke pusat desa, terutama saat musim hujan melanda.
Setahun kemudian, pada 2015, sekolah itu resmi dinegerikan menjadi SD Negeri 13 Batu Ganda. Pemerintah daerah pun turut berkontribusi dengan membangun rumah dinas guru serta dua ruang kelas permanen pada tahun 2020.
“Saat ini sudah ada bangunan permanen yang kondisinya cukup baik. Mengingat lokasi di pegunungan yang hanya bisa dijangkau roda dua, kehadiran bangunan itu adalah bukti nyata perhatian yang telah diberikan,” jelas Alaudin.
Kini sekolah ini menampung 46 siswa yang dibimbing oleh sembilan tenaga pendidik. Namun harapan untuk menambah ruang belajar masih terhalang tembok administrasi: belum tersedianya sertifikat hak milik atas lahan, syarat mutlak untuk mengajukan bantuan pembangunan dari pemerintah pusat.
“Kami sangat ingin membantu lebih jauh, namun ketentuan harus dipatuhi. Tanpa sertifikat lahan, usulan ke pusat belum bisa diproses. Prioritas kami saat ini adalah mempercepat penerbitan dokumen tersebut agar peluang bantuan terbuka lebar,” tegasnya.
Harapan dari Puncak Pegunungan
Perwakilan BPMP Sulawesi Tenggara, Abdul Salam, yang turun langsung ke lokasi mengaku terenyuh melihat medan dan kondisi ruang belajar yang ada.
“Jujur, kami melihat kondisi yang memang memprihatinkan. Kami akan melaporkan fakta ini secara utuh kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan kementerian. Peluang usulan tambahan masih terbuka, asalkan syarat administrasi—terutama sertifikat lahan—bisa diselesaikan sebelum bulan Agustus nanti. Keputusan akhir tetap berada di pusat melalui seleksi prioritas nasional,” ujarnya.
Kedua pihak sepakat: apa yang disuarakan lewat media sosial bukanlah tuduhan, melainkan cermin nyata yang mempercepat tindakan. Perbaikan nasib pendidikan di Dusun Tobau bukan tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Dari kayu hasil gotong royong warga, kini harapan terbangun untuk meraih bangunan permanen yang layak sebagai bukti bahwa jarak dan medan sulit bukan alasan untuk menutup pintu masa depan anak-anak bangsa.
Dedi Kadir
Komentar
Posting Komentar