Infokasus.id, SoppengSulawesi Selatan , 15 Juli 2026 – Duka mendalam menyelimuti Desa Launga, Kecamatan Liliriaja. Seorang warga berinisial A meninggal dunia pasca perselisihan dengan pihak berinisial Fj pada Rabu (15/7/2026). Peristiwa ini diduga kuat dipicu oleh sengketa akses pengairan di tengah keterbatasan sarana irigasi yang kronis. Ini bukan sekadar peristiwa kriminal biasa, melainkan dampak nyata dan fatal dari belum terwujudnya janji politik utama Pilkada 2024: program unggulan "Listrik Masuk Sawah". Hampir dua tahun berlalu sejak mandat kepercayaan diberikan melalui kotak suara, janji tersebut belum menampakkan wujud fisik—kini kelambanan birokrasi harus dibayar lunas dengan nyawa rakyat yang masih setia menanti.
Ketiadaan Infrastruktur Membuka Jalan Konflik Berdarah
Saat masa kampanye, program "Listrik Masuk Sawah" disodorkan sebagai solusi konkret untuk memajukan pertanian daerah: menghadirkan aliran listrik hingga ke tengah persawahan agar petani dapat mengairi lahan secara mandiri, efisien, dan tanpa memicu kompetisi sumber daya air yang mematikan. Elektrifikasi pertanian juga digadang-gadang akan meredam potensi konflik sosial terkait distribusi air irigasi.
Namun, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Fraksi PDI Perjuangan yang juga duduk di Komisi III, Ardi Doma, menegaskan bahwa realitas di lapangan berjalan jauh dari janji. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kemajuan pembangunan yang signifikan. Terdesak kebutuhan air tanpa sarana pendukung yang layak, persaingan antarwarga menjadi semakin kompetitif dan rawan gesekan kekerasan.
"Perselisihan yang berujung kematian ini menjadi bukti nyata: ketika negara absen menyediakan fasilitas dasar, rakyat dibiarkan berjuang sendiri dalam risiko yang mematikan. Ini adalah kegagalan tata kelola yang berdarah," tegas Ardi Doma.
Menagih Tanggung Jawab Tanpa Kompromi
Tragedi di Launga mempertegas bahwa penundaan pembangunan infrastruktur vital bukan sekadar urusan administrasi atau persentase serapan anggaran, melainkan menyangkut keselamatan dan hak hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Soppeng wajib memberikan jawaban terbuka dan transparan:
Ke mana arah prioritas anggaran daerah, jika sarana penunjang kehidupan petani justru terbengkalai hingga memakan korban jiwa?
Apa kendala sesungguhnya—baik teknis, administratif, maupun politis sehingga program ini mandek selama hampir dua tahun?
Langkah mitigasi apa yang telah disiapkan untuk mencegah konflik serupa terulang sebelum fasilitas yang dijanjikan benar-benar hadir?
Janji "berpihak pada rakyat" harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, bukan sekadar slogan kampanye. Membangun infrastruktur pertanian adalah kewajiban konstitusional untuk menjamin hak hidup dan berusaha warga negara.
Tuntutan Kejelasan dan Langkah Nyata Tanpa Penundaan
Berdasarkan fakta tragis ini, kami menyerukan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk segera mengambil langkah konkret:
1. Menyampaikan klarifikasi resmi terkait status program "Listrik Masuk Sawah" beserta kendala yang dihadapi.
2. Menetapkan jadwal pelaksanaan yang pasti dan terukur, bukan janji tanpa batas waktu.
3. Melibatkan perwakilan warga Launga dan kelompok tani dalam mekanisme pengawasan partisipatif.
4. Mengambil langkah darurat untuk meredam potensi perselisihan pemanfaatan air selagi menunggu penyelesaian jangka panjang.
Rakyat tidak lagi membutuhkan narasi manis yang diulang setiap musim kampanye. Yang dibutuhkan adalah bukti kerja nyata: listrik yang mengalir, air yang terjamin, serta kepastian bahwa tidak ada lagi nyawa yang melayang demi setetes air.
Apresiasi PD.IWO Soppeng: Sikap Ini Mewakili Hati Nurani Publik
Merespons pernyataan tegas tersebut, Sekretaris PD, Ikatan Wartawan Online ( PD IWO ) Soppeng, Gasali Makkaraka, memberikan apresiasi tinggi terhadap keberanian dan ketegasan Ardi Doma dalam menyoroti akar masalah di balik tragedi ini.
"Sikap Anggota Dewan Ardi Doma ini sangat tepat, berani, dan mewakili hati nurani masyarakat luas. Masalah ini tidak boleh sekadar dianggap peristiwa kriminal biasa, melainkan harus dibongkar hingga ke akar persoalan kelalaian pemenuhan janji negara," ujar Gasali Makkaraka.
Menurutnya, pernyataan yang disampaikan bukan sekadar kritik semata, melainkan bentuk fungsi pengawasan legislasi yang seharusnya dilakukan wakil rakyat: menempatkan keselamatan dan hak hidup warga di atas segala janji politik yang belum ditepati. Sinergi antara kontrol parlementer dan pers yang kritis merupakan kunci untuk mendorong akuntabilitas pemerintahan yang berintegritas.
Catatan Redaksi:
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang untuk menyampaikan tanggapan, klarifikasi, dan penjelasan seluas-luasnya tetap terbuka bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun pihak terkait lainnya. Kami siap mempublikasikan respons resmi tersebut secara berimbang, akurat, dan utuh guna menjawab keresahan masyarakat serta memberikan penghormatan terbaik bagi almarhum A dengan memastikan tragedy serupa tidak terulang.
(Tim Redaksi Investigasi)
TragediLaunga #ListrikMasukSawah #ArdiDoma #IWOSoppeng #AkuntabilitasPemda #PetaniSoppeng #JanjiPolitik #SulawesiSelatan
Komentar
Posting Komentar