Krisis LPG, Ardi Doma Minta Pemerintah Telusuri Hingga Akar Masalah

Infokasus.id, Soppeng,Sulawesi, Selatan, 15 Juli 2026 – Krisis kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang kian mencekik leher masyarakat Soppeng mendapat respons keras. Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Fraksi PDI Perjuangan, Ardi Doma, secara tegas menuntut Pemerintah Kabupaten melalui Bupati segera melakukan inspeksi mendadak secara menyeluruh dan radikal. Penegakan hukum tidak boleh berhenti di tingkat pengecer atau warung kecil semata, melainkan harus menelusuri seluruh mata rantai hingga ke pangkalan dan agen penyalur, guna membongkar siapa yang sebenarnya memainkan pasokan milik rakyat ini.

Tuntutan ini muncul seiring fakta di lapangan yang mencengangkan: harga tabung bersubsidi di sejumlah titik telah melonjak hingga mencapai Rp60.000 per tabung hampir dua kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan. Beban ini terasa semakin berat, terlebih program "Listrik Masuk Sawah" yang diharapkan mengurangi ketergantungan petani pada gas hingga kini belum menampakkan wujud, sehingga kebutuhan energi rumah tangga maupun pertanian tetap bertumpu penuh pada subsidi yang kian sulit didapat.
 
Sidak Parsial Hanya Menutup Mata Akar Masalah
 
Ardi Doma menegaskan, pendekatan yang bersifat permukaan atau sekadar seremonial tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Jika pemeriksaan hanya menyentuh level terbawah, maka pelaku utama yang menguasai pasokan dan memanipulasi harga akan tetap aman berlindung.
 
"Kelangkaan yang dikeluhkan rakyat harus diselesaikan dengan keseriusan, bukan sekadar pencitraan. Jangan hanya menangkap atau menindak pengecer, sementara di atasnya aliran barang dibiarkan gelap. Pemerintah harus berani memeriksa stok nyata, administrasi, dan pergerakan barang di tingkat agen dan pangkalan. Pastikan tidak ada yang mengalirkannya ke luar daerah, dialihkan ke industri, atau ditimbun demi keuntungan sepihak," tegasnya saat dihubungi, Rabu (15/7).
 
Ia mengingatkan bahwa agen dan pangkalan adalah perpanjangan tangan negara dalam menyalurkan kewajiban pelayanan publik. Di sinilah pengawasan harus benar-benar ditancapkan agar kuota subsidi tidak bocor dan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

Harga Rp60 Ribu, Pelanggaran yang Mencederai Rakyat Kecil
 
Anggota legislatif ini menilai angka harga tersebut bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan subsidi yang sesungguhnya.
 
"Kami menerima laporan yang nyata, harga sudah tembus 60 ribu rupiah. Ini sangat jauh melampaui batas dan sangat memberatkan. Kebijakan subsidi dibuat untuk meringankan beban, bukan justru membebani rakyat kecil. Apalagi ketika mereka tidak punya pilihan lainentah untuk memasak atau menggerakkan pompa air karena janji listrik belum ada ini adalah kegagalan tata kelola yang harus segera diperbaiki," tegasnya.
 
Tindak Tegas Tanpa Pandang Bulu, Atau Cari Solusi Pasokan
 
Ardi Doma memberikan peringatan keras: jika ditemukan penyimpangan, pemerintah harus bertindak tanpa kompromi. Mulai dari pencabutan izin hingga sanksi pidana, harus diberlakukan agar menjadi efek jera.
 
Namun di sisi lain, jika ternyata masalah berakar dari kurangnya alokasi pasokan dari pusat, Pemda wajib bergerak cepat berkoordinasi untuk menambah jatah.
 
"Jangan biarkan rakyat menderita hanya karena birokrasi lambat atau karena ada yang memainkannya. Agen sebagai penyalur negara harus menjamin kebutuhan ini terpenuhi dengan benar. Rakyat menuntut bukti ketersediaan dan harga yang wajar, bukan sidak yang hanya menyisakan keributan di tingkat bawah saja," pungkasnya.
 
Catatan Redaksi:
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang untuk menyampaikan tanggapan, klarifikasi, dan penjelasan seluas-luasnya tetap terbuka bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, Dinas Perdagangan, serta pihak terkait lainnya. Kami siap mempublikasikan respons resmi tersebut secara berimbang, akurat, dan utuh guna menjawab keresahan masyarakat.
 
(Tim Redaksi Investigasi)
 
#KrisisLPGSoppeng #SidakTotal #ArdiDoma #SubsidiEnergi #AkuntabilitasPemda #MafiaLPG #SulawesiSelatan