Infokasus.id MAKASSAR, SULAWESI SELATAN ,10 JULI 2026 - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (BADKO HMI Sulsel) menyuarakan dukungan tegas sekaligus dorongan kuat terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia dalam mengusut skandal besar yang kini menjadi sorotan nasional. Di saat yang sama, elemen mahasiswa ini juga menagih bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan tak akan memberi ruang bagi koruptor maupun pelindung penyalahgunaan kekuasaan.
FAKTA MENGGUNCANG: HARTA TAK WAJAR DITEMUKAN DI KAFE DAN RUMAH PRIBADI
Pengurus Bidang Hukum BADKO HMI Sulsel, Azhari Hamid, menyoroti langsung perkembangan penyidikan dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah.
Berdasarkan data resmi penyidik, penggeledahan dilakukan di dua lokasi utama:
Kafe de’CLAN Signature, Jalan Cipete Raya No. 63, Cipete Selatan, Jakarta Selatan: diamankan uang tunai sekitar Rp 60 miliar (terdiri dari SGD 3.130.000, USD 889.965, dan Rp 259.159.000), beserta dokumen dan barang elektronik.
Rumah kawasan Sentul, Kabupaten Bogor: disita 74 kilogram emas batangan, uang tunai USD 4.767.300, SGD 14.083.800, dan Rp 100 juta.
Total estimasi nilai barang bukti yang diamankan mencapai sekitar Rp 476 miliar.
DUKUNGAN TANPA SYARAT, TEKANAN TANPA BATAS UNTUK KEADILAN
Merespons fakta di atas, Azhari menegaskan:
“Janji anti‑korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan di atas panggung. Presiden harus membuktikannya lewat keberanian aparat hukum. Kami dukung langkah Polri sepenuhnya asalkan berjalan profesional, independen, dan akuntabel. Kepada Kapolri kami tegaskan: JANGAN MUNDUR sekalipun dihantam tekanan sekuat apa pun. Bongkar sampai ke akar, usut siapa pun yang terlibat pangkat, jabatan, afiliasi bukan tameng hukum.”
Ia mengingatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Indonesia adalah negara hukum. Semua orang berdiri sama tinggi di hadapan undang‑undang; tak boleh ada intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik yang mengubah arah keadilan.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak sendi bangsa, menggerus uang rakyat, dan mematikan hak pelayanan publik. Karena itu, pemberantasannya harus didukung seluruh elemen bangsa,” tambahnya.
PERINGATAN KACAU: HAMBAT PROSES HUKUM JUGA KEJAHATAN
HMI Sulsel menilai berbahaya jika ada upaya menyeret perkara ini ke dalam konflik politik atau persaingan antar lembaga — hal itu merusak kepercayaan publik.
“Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sangat tegas: siapa pun yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan korupsi diancam pidana. Jangan jadikan meja hukum sebagai arena tarik‑ulur kepentingan! Biarkan bukti dan hukum acara yang berbicara. Jika tak bersalah, pengadilan yang membebaskan; jika bersalah, siapa pun harus bertanggung jawab,” tegas Azhari.
4 SIKAP TEGAS BADKO HMI SULSEL
1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membuktikan komitmen anti‑korupsi tanpa pengecualian.
2. Dukung penuh Polri mengusut tuntas hingga ke aktor intelektual, berdasarkan bukti sah dan aturan hukum.
3. Wajibkan seluruh pihak menghormati proses penyidikan, hentikan gangguan atau narasi yang memutarbalikkan fakta.
4. Ajak masyarakat sipil terus mengawal agar proses berjalan transparan dan adil.
“Hukum harus menjadi panglima tertinggi. Tak boleh ada impunitas, tak boleh ada perlindungan bagi pelaku kejahatan negara. HMI akan terus mengawal sampai tercapai keadilan nyata,” tutup Azhari Hamid.
Catatan Redaksi:
Redaksi menjunjung tinggi hak jawab dan asas praduga tak bersalah sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Sumber: Baramakassar_
#Sita74KgEmas • 476Miliar • SkandalFebrieArdiansyah • HMI Sulsel • KapolriJanganMundur • PemberantasanKorupsi • NegaraHukum
Komentar
Posting Komentar