MENTOK, BANGKA BARAT (INFOKASUS.ID) – Di tengah serangkaian pernyataan seragam dari pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, hingga pengelola SPBU yang mengklaim stok BBM subsidi "aman" dan distribusi "normal", realitas di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, menceritakan kisah yang sangat berbeda. Kesenjangan antara narasi pejabat dan penderitaan warga di lapangan kini menjadi bukti nyata kegagalan tata kelola energi bersubsidi di wilayah ini.
Selama sepekan terakhir, antrean kendaraan roda dua telah memenuhi halaman SPBU 24.333.161 Desa Sangku sejak pagi buta. Warga terpaksa mengorbankan waktu berjam-jam hanya demi mendapatkan jatah bahan bakar yang sangat terbatas. Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan fundamental: Jika stok benar-benar melimpah dan distribusi lancar, mengapa antrean justru semakin panjang dan membebani rakyat?
Diskriminasi Layanan dan Aturan Tak Jelas
Fakta di lapangan memperlihatkan ketidakadilan yang mencolok dalam pelayanan. Sejumlah pengendara sepeda motor jenis tertentu, seperti Suzuki Thunder dan Yamaha Vixion, dibatasi pengisiannya maksimal lima liter. Sebaliknya, kendaraan roda empat dengan barcode masih diperbolehkan mengisi hingga 40 liter sesuai ketentuan.
Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi dari pihak berwenang maupun Pertamina mengenai dasar pembatasan tersebut. Apakah ini kebijakan pusat, aturan internal SPBU, atau sekadar diskresi sepihak petugas di lapangan? Ketidakjelasan ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan energi negara.
Pasar Gelap Merajalela, Dugaan Penyimpangan Distribusi Menguat
Krisis akses ini diperparah oleh merebaknya perdagangan BBM eceran ilegal. Harga di pasar gelap kini melonjak drastis menjadi Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter—jauh di atas harga subsidi. Fenomena ini adalah indikator kuat adanya kebocoran dalam sistem pengawasan.
Dugaan bahwa pihak-pihak tertentu memperoleh pasokan dalam jumlah besar untuk diperjualbelikan kembali semakin menguatkan tesis bahwa masalah utamanya bukanlah ketersediaan stok, melainkan penyimpangan distribusi. Selama celah pengawasan ini tidak ditutup, klaim "stok aman" hanyalah ilusi statistik yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Klaim Pengelola vs Realitas Lapangan
Pihak pengelola SPBU berusaha membela diri dengan menyalahkan fenomena panic buying dan peralihan masyarakat ke Pertalite akibat selisih harga. Koordinator Lapangan SPBU Santo mengklaim pasokan dari Pertamina tetap normal, sementara Manajer Operasional SPBU Pal 3 Mentok, Emil, menyebut sisa stok Pertalite harian masih mencapai 16-24 ton.
Namun, upaya teknis seperti verifikasi barcode dan pencocokan STNK terbukti gagal memutus mata rantai antrean panjang. Argumen "stok tersedia" menjadi tidak relevan ketika aksesibilitas bagi rakyat kecil tetap terhambat oleh birokrasi lapangan yang kaku dan potensi permainan oknum.
Desakan Transparansi dan Penegakan Hukum
Bupati Bangka Barat Markus, S.H., dan Ketua DPRD H. Badri Syamsu telah merespons dengan menegaskan kuota tidak dikurangi serta mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Gabungan (TNI-Polri-Satpol PP). Namun, langkah-langkah reaktif ini belum menyentuh akar persoalan.
Ukuran keberhasilan pengelolaan BBM subsidi tidak boleh lagi diukur dari tonase yang masuk ke gudang, melainkan dari keadilan distribusi di titik akhir. Publik menuntut jawaban terbuka atas pertanyaan krusial:
1. Berapa volume transaksi sah per hari di SPBU tersebut?
2. Apa dasar hukum pembatasan 5 liter untuk motor tertentu?
3. 是否存在 pola pengisian berulang (double filling) yang merugikan hak warga lain?
Selama warga masih harus mengantre berjam-jam demi hak konstitusionalnya, maka pernyataan "stok aman" hanyalah narasi yang mengawang-awang. Kegagalan tata kelola ini harus dihentikan; keadilan dan transparansi dalam pengelolaan BBM subsidi bukan opsi, melainkan kewajiban negara kepada rakyatnya.
Penulis: Belva Al Akhab, Satrio, Medi Hesdri, & Nyimas Yeni Nyimas
Sumber: INFOKASUS.ID, Mentok, Bangka Barat
Komentar
Posting Komentar