Infokasus.id PANGKALPINANG, 21 Juli 2026 – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP., melontarkan desakan tegas kepada manajemen PT Timah Tbk untuk segera mengakhiri sikap pasif dalam menghadapi krisis terhambatnya penyerapan hasil tambang rakyat di wilayah Belitung dan Belitung Timur. Hambatan yang dipicu belum selesainya pengurusan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dinilai bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan kelalaian yang secara langsung mematikan sumber penghidupan ribuan penambang rakyat.
Politisi Fraksi Gerindra ini menegaskan, menunggu proses administrasi RKAB tuntas sepenuhnya sebelum kembali membeli pasir timah masyarakat adalah logika birokrasi yang kejam dan tidak berpihak pada hajat hidup orang banyak. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT Timah memiliki mandat sosial yang tidak dapat ditawar di atas kepentingan prosedural semata.
Koordinasi dengan Forkopimda Adalah Keharusan, Bukan Pilihan
Beliadi menekankan urgensi langkah nyata tanpa menunggu lebih lama lagi. "PT Timah seharusnya segera berkoordinasi secara intensif dengan Forkopimda untuk mengambil sikap tegas. Jangan menunggu persoalan semakin membesar dan memakan korban dari sisi ekonomi masyarakat. Ini menyangkut kehidupan nyata ribuan keluarga, bukan sekadar angka di atas kertas," tegasnya.
Ia menegaskan masih tersedia sejumlah solusi sementara yang dapat segera ditempuh sembari menunggu penyelesaian teknis administrasi. Salah satu alternatif konkret yang diusulkan adalah pemindahan sementara stok pasir timah hasil produksi masyarakat dari Belitung ke Pulau Bangka, sehingga penyerapan tetap dapat berjalan.
"Kalau memang diperlukan, pasir timah yang ada di Belitung untuk sementara dapat dialirkan ke Pulau Bangka. Soal mekanisme teknis dan pengawasannya, tentu PT Timah lebih memahami tata cara pelaksanaannya. Yang terpenting, masyarakat tetap bisa menjual hasil tambangnya dan roda perekonomian di wilayah ini tidak mati total," jelas Beliadi.
RKAB Bukan Alasan Menelantarkan Rakyat
Lebih jauh, Beliadi menyoroti ketimpangan perlakuan yang terjadi di lapangan: hingga saat ini, penyerapan pasir timah masyarakat di Pulau Bangka masih terus berjalan. Fakta ini membuktikan bahwa hambatan di wilayah Belitung bukanlah persoalan ketidakmampuan operasional, melainkan kegagalan manajemen dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan adil.
"Persoalan RKAB itu pada hakikatnya hanya urusan administrasi dan teknis. Ini bukan hambatan besar yang tidak bisa ditemukan jalan keluarnya. PT Timah sebagai BUMN harus lebih aktif berkoordinasi dengan Gubernur dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Ia juga menyinggung momentum politik yang seharusnya mempermudah percepatan solusi, mengingat hubungan kedekatan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dengan Gubernur Babel yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar setempat. "Dengan komunikasi yang baik dan kemauan politik yang kuat, saya yakin persoalan ini bisa segera dicarikan jalan keluarnya tanpa harus mengorbankan rakyat kecil," tambahnya.
Hentikan Siklus Kelalaian Berulang
Di balik desakan solusi darurat, Beliadi juga mengingatkan PT Timah untuk melakukan evaluasi struktural menyeluruh. Pola penanganan RKAB yang berulang hampir setiap tahun, yang menyebabkan penghentian sementara penyerapan hasil tambang, telah menjadi penyakit kronis yang selalu berakhir pada penderitaan para penambang.
"PT Timah harus mulai berbenah secara fundamental. Jangan sampai persoalan yang sama terus terulang setiap tahun. Selalu ada jeda waktu di mana timah masyarakat tidak bisa dijual, dan pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban dari kelalaian sistemik ini," tegasnya.
Beliadi menegaskan kondisi ini tidak boleh lagi dianggap sebagai rutinitas birokrasi biasa. Ini adalah urusan perut rakyat dan kunci ketahanan sosial di wilayah pertambangan. Seluruh pihak mulai dari jajaran direksi PT Timah, Forkopimda, hingga Pemerintah Provinsi Babel—harus sigap dan segera mengambil keputusan berani, agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh ketidakpastian yang justru diciptakan oleh institusi yang seharusnya melayani mereka.
(Tim Redaksi KBO Babel)
#PTTimahTbk #RKABBelitung #EkonomiPenambang #DPRDBabel #Beliadi #BUMNTanggungJawab #KepulauanBangkaBelitung
Komentar
Posting Komentar