Oleh: Yopi Herwindo, C.BJ, C.IN, C.PAR
INFOKASUS.ID - BANGKA BARAT, BN16BANGKA - Sebuah narasi permukaan yang tampak menguntungkan bergulir dari Dusun Kadur, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok. Foto warga yang menggenggam uang tunai senilai Rp600 ribu, disertai janji manis kompensasi mingguan, dipamerkan seolah menjadi bukti nyata berkah yang dihadirkan aktivitas tambang timah. Namun, di balik angka nominal yang menggoda itu, tersimpan ironi mendalam: bagaimana ilusi kesejahteraan jangka pendek dijadikan alat membungkam akal sehat, merusak tatanan lingkungan hidup, hingga mengancam kebebasan pers yang seharusnya dijaga negara.
Secara kemanusiaan dan kognitif, amat mudah dipahami mengapa lembaran uang Rp600 ribu memiliki nilai yang begitu berharga bagi warga di tengah tekanan ekonomi yang melanda. Namun, memosisikan bantuan kompensasi semacam ini sebagai pahlawan penyelamat ekonomi daerah adalah penyederhanaan yang berbahaya dan menyesatkan.
Praktik pembagian uang tunai secara berkala oleh pelaku usaha tambang seringkali berfungsi ganda sebagai "pelicin sosial" atau izin moral buatan. Tujuannya jelas: membalut praktik yang legalitasnya diragukan agar terlihat layak, sekaligus menghindari jerat hukum dan resistensi masyarakat yang seharusnya timbul atas kerusakan yang ditimbulkan.
Pertanyaan kritis yang tak boleh luntur dari ingatan adalah: Berapa harga sesungguhnya yang harus dibayar oleh alam dan masa depan anak cucu di Belo Laut demi uang Rp600 ribu per minggu? Ketika lubang-lubang kerukan menganga tak tertata, limbah tambang mencemari ekosistem, dan ruang hidup rusak permanen, nominal ratusan ribu itu tak akan pernah cukup untuk memulihkan tanah yang tandus atau air yang beracun. Fenomena ini sesungguhnya adalah bentuk ekofasisme terselubung di mana masyarakat diposisikan sedemikian rupa hingga bergantung sepenuhnya pada remah-remah hasil pengerukan bumi mereka sendiri.
Hal yang tak kalah memprihatinkan adalah munculnya nada-nada gertakan yang mulai mengarah pada intimidasi terhadap insan pers. Pernyataan ekstrem seperti "siap menggeruduk rumah wartawan" jika aktivitas tambang dihentikan adalah bukti nyata adanya upaya penekanan kebebasan jurnalistik yang tidak berkeadaban.
Perlu diingat: wartawan yang memberitakan fakta dan mengawal kebenaran berada di bawah perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Membenturkan kepentingan warga dengan keberadaan wartawan hanyalah taktik adu domba klasik agar sorotan publik teralih dari penanggung jawab utama—yakni pelaku aktivitas pertambangan yang merugikan tersebut.
Pemerintah Daerah Bangka Barat beserta seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum tidak boleh tinggal diam membiarkan pengondisian sesat ini berlanjut. Negara wajib hadir menawarkan solusi ekonomi yang sah, berkelanjutan, dan tidak memakan korban lingkungan bukan membiarkan rakyatnya terperangkap dalam ketergantungan pada bantuan yang rapuh dan penuh pelanggaran. Sudah saatnya kita menatap melampaui lembaran uang kertas: keselamatan ekosistem dan tegaknya hukum yang adil adalah investasi sejati bagi masa depan Mentok, bukan sekadar janji cair yang habis dalam hitungan hari.
Nyimas
Komentar
Posting Komentar