INFOKASUS.ID, JAKARTA, 31 AGUSTUS 2026 - Nama seorang wakil rakyat kini terbenam dalam sorotan yang tak kunjung meredup. Di balik gelar kehormatan anggota DPR RI, muncul julukan yang membelenggu nama baiknya: "Raja Sawer". Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN dari Dapil NTB ini disebut kerap menghamburkan uang di tempat hiburan, menyawer penyanyi dangdut hingga menjadi pembicaraan warga Mangga Besar, Jakarta.
Namun, persoalan ini kini telah bergeser jauh melampaui sekadar uang yang berhamburan. Yang sedang dipertaruhkan adalah kehormatan lembaga wakil rakyat itu sendiri.
Antara Kafe Dangdut dan Sumpah Jabatan
Dewan Pimpinan Pusat ALIBI Centre menegaskan: persoalan ini bukan sekadar urusan pribadi. Ketika seseorang menyandang status anggota DPR RI, maka setiap gerak-geriknya di ruang publik adalah cermin dari amanat rakyat yang dipanggulnya. Dituduh menghamburkan uang di tempat hiburan, dikaitkan dengan dugaan konsumsi minuman beralkohol — semua itu menabrak batas kepatutan yang seharusnya dijaga seorang pejabat publik.
"Apakah sumpah jabatan hanya berlaku saat berdiri di podium parlemen? Ataukah sejak dipilih, setiap langkah kakinya di mana pun tetap memikul nama dan kehormatan rakyat yang diwakilinya?"
Dewan Kehormatan PAN Bungkam, Kini Langkah ke MKD DPR RI
ALIBI Centre telah melaporkan dugaan ini kepada Dewan Kehormatan PAN. Namun hingga kini, langkah tegas belum tampak. Karena itulah, pintu terakhir penjaga kehormatan parlemen kini didesak untuk turun tangan: Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Jika MKD adalah tempat memeriksa pelanggaran etik anggota dewan, maka sorotan tajam publik kini tertuju padanya. Apakah julukan "Raja Sawer" cukup menjadi alasan untuk diperiksa? Ataukah perilaku di luar gedung DPR dianggap wilayah yang tak tersentuh aturan etik?
Diam Bukan Jawaban yang Memuaskan Publik
Redaksi KBO Babel telah berupaya meminta penjelasan kepada yang bersangkutan. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada satu kata pun klarifikasi yang disampaikan.
Kesunyian itu tentu belum boleh dijadikan bukti kesalahan. Namun di tengah gemuruh tuduhan yang bergulir, diam seribu bahasa justru menimbulkan pertanyaan yang lebih besar lagi. Mengapa sulit sekadar memberikan penjelasan terbuka kepada rakyat yang telah memilihnya?
Kehormatan DPR Diuji Bukan Hanya di Dalam Gedung
Pada akhirnya, persoalan ini menyisakan satu pesan yang tak terbantahkan: kehormatan wakil rakyat tidak bisa dipisahkan dari dirinya hanya karena melangkah keluar dari pagar gedung DPR. Di mana pun ia berada, nama lembaga dan amanat rakyat tetap melekat.
Jika tudingan itu benar adanya, maka MKD wajib membersihkan. Jika sekadar fitnah, maka yang bersangkutan berhak meluruskan. Tetapi membiarkan julukan "Raja Sawer" menggantung tanpa jawaban, sama saja membiarkan kehormatan parlemen terus ternoda di mata rakyat.
Maka kini, mata publik tertuju kepada MKD DPR RI: beranikah membuka pemeriksaan, atau membiarkan satu lagi aib menguap begitu saja tanpa pertanggungjawaban apa pun?
Uang saweran mungkin membuat panggung riuh sesaat; tetapi kehormatan yang jatuh tak akan pernah bisa disawer kembali. Ia titipan rakyat , dan setiap titipan akan ditagih kembali pada waktunya.
Redaksi menjunjung hak jawab dan asas praduga tak bersalah sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
(M.Zen / KBO Babel)
(31 Agustus 2026)
Komentar
Posting Komentar