INFOKASUS.ID, SOPPENG – Isu kesiapsiagaan layanan kesehatan darurat kembali mencuat di Kabupaten Soppeng. Pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Takalala, Kecamatan Marioriwawo, menjadi sorotan setelah sopir ambulans pelayanan masyarakat Desa Watu Toa, Andi Saha, mengaku diminta mengantre saat hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (19/9/2026). Insiden ini memantik diskusi penting mengenai keseimbangan antara kepatuhan terhadap antrean dan prioritas kendaraan gawat darurat.
Andi Saha menegaskan bahwa ambulans tersebut berada dalam kondisi siaga penuh untuk menunjang pelayanan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan BBM adalah prasyaratan mutlak agar kendaraan selalu siap digunakan kapan pun dibutuhkan untuk penanganan kasus darurat.
“Saya menyesalkan pihak SPBU yang menyuruh ambulans antre, padahal kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat,” ujar Andi Saha. Ia menambahkan bahwa pihak SPBU memberikan penjelasan bahwa prioritas tanpa antre hanya berlaku apabila ambulans sedang membawa pasien secara aktif. “Kalau ada pasien yang dibawa, baru bisa tidak antre,” tuturnya menirukan keterangan petugas.
Klarifikasi SPBU: Perbedaan Persepsi Kondisi Kendaraan
Menanggapi hal tersebut, pihak SPBU Takalala melalui Manohara menyampaikan klarifikasi resmi. Ia menyatakan tidak berada di lokasi saat insiden terjadi sehingga komunikasi dilakukan langsung oleh karyawan lapangan.
“Saya tidak ada di tempat,” jelas Manohara. Berdasarkan keterangan karyawan SPBU, saat hendak mengisi BBM, ambulans tersebut tidak sedang membawa pasien. Petugas juga menyebutkan bahwa sopir ambulans menyampaikan bahwa kendaraan akan kembali digunakan untuk menjemput pasien, bukan dalam perjalanan evakuasi mendesak. Perbedaan pemahaman mengenai definisi "siaga" versus "sedang bertugas" inilah yang kemudian menjadi pokok persoalan dalam kejadian tersebut.
Mencari Titik Temu: Protokol Khusus Kendaraan Darurat
Insiden ini mengindikasikan perlunya penyelarasan protokol antara penyedia BBM dan unit layanan darurat desa. Di satu sisi, SPBU memiliki kewajiban melayani pelanggan sesuai urutan demi menjaga ketertiban umum. Di sisi lain, ambulans desa merupakan aset vital yang keberadaannya sangat bergantung pada responsivitas waktu. Penundaan pengisian BBM, meskipun singkat, berpotensi berdampak pada keselamatan nyawa jika terjadi panggilan darurat di tengah proses tersebut.
Andi Saha berharap persoalan ini dapat menjadi momentum evaluasi bersama. Ia menekankan bahwa pelayanan terhadap kendaraan ambulans harus tetap mendukung kesiapsiagaan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, tanpa harus melanggar norma kesopanan atau memicu konflik horizontal.
Publik berharap ke depan dapat terbangun kesepakatan teknis yang jelas misalnya mekanisme fast lane khusus atau kartu identitas prioritas agar petugas SPBU dan pengemudi ambulans memiliki pedoman yang sama. Dengan demikian, hak warga atas layanan dasar tetap terjaga, sementara kesiapan tanggap darurat juga tidak terganggu oleh birokrasi prosedural di lapangan.
(Tim Redaksi/INFOKASUS.ID)
Komentar
Posting Komentar