INFOKASUS.ID JAKARTA - MINGGU, 27 SEPTEMBER 2026 - Suara keadilan bergema ke tingkat tertinggi. Kasus dugaan penganiayaan terhadap wartawan M. Nawir Ndepa pada Sabtu, 26 September 2026, di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, kini tak lagi menjadi urusan lokal semata. Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. angkat lantang: peristiwa ini tidak boleh dibiarkan menguap, diredam, atau ditangani setengah hati. Dewan Pers diminta mengawal langsung, sementara Kapolri dan Kapolda Sulawesi Tenggara harus turun tangan , memastikan proses hukum berjalan bersih, transparan, dan bebas dari tekanan kekuasaan apa pun.
Janji Serius, Namun Pengawasan dari Puncak Tetap Diperlukan
Saat M. Nawir sedang menjalankan tugas suci mencari konfirmasi berita, ia diduga dipukul oleh Herman, Kepala Desa Makkuasen. Wakapolres Kolaka Utara Kompol Ilham, S.H., M.H. menyatakan:
"InsyaAllah kami tangani serius perkara ini."
Pernyataan ini disambut harapan, namun Prof. Sutan Nasomal menegaskan: kepercayaan rakyat tak boleh hanya bertumpu pada satu janji lisan. Mengingat terlapor adalah pejabat pemerintahan desa, pengawasan langsung dari Dewan Pers, Kapolda Sultra, hingga Kapolri mutlak diperlukan , agar kebenaran tidak terhambat, tidak dipelintir, dan tidak diredam di tingkat bawah.
Kekerasan Terhadap Pers = Serangan Terhadap Demokrasi Itu Sendiri
Bagi Pakar Hukum Internasional ini, persoalannya jauh melampaui perselisihan pribadi:
"Memukul wartawan yang sedang mengonfirmasi berita bukan sekadar penganiayaan , itu adalah upaya membungkam kebenaran. Jika dibiarkan, siapa yang berani mencari fakta di Kolaka Utara? Dewan Pers wajib mengawal. Kapolri dan Kapolda Sultra wajib memastikan penanganan ini bersih, tuntas, dan tidak tunduk pada tekanan siapa pun."
TUNTUTAN TEGAS: Mengawal Kebenaran, Menjunjung Keadilan
Sejalan dengan suara masyarakat, langkah-langkah berikut wajib diambil tanpa menunda:
1. Dewan Pers mengawal perkara ini , telusuri keterkaitan kekerasan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik
2. Kapolda Sultra turun mengawasi langsung , pastikan penanganan tidak terhenti atau dipelintir di tingkat kabupaten
3. Pemeriksaan menyeluruh dan objektif , periksa korban, saksi-saksi, terlapor; amankan bukti fisik termasuk visum medis secara resmi
4. Hak jawab dan pembelaan dijunjung tinggi , terduga pelaku tetap berhak menyampaikan keterangan dan bukti secara adil
5. Kaitannya dengan tugas jurnalistik diperiksa secara mendalam , jika terbukti, proses juga mengacu pada UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang perlindungan insan pers
6. Perkembangan disampaikan secara terbuka , masyarakat berhak mengetahui jalannya perkara tanpa ditutup-tutupi
Kebenaran Tetap Dikejar, Keadilan Tak Boleh Tertunda
Hingga saat ini:
Laporan polisi sudah diterima dan tercatat secara resmi
Kronologi lengkap masih ditelusuri penyidik
Tim media masih berupaya mengonfirmasi langsung kepada Herman
Herman berstatus terduga , belum dinyatakan bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
"Nama baik korban, kehormatan profesi jurnalistik, dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dipertaruhkan di sini. Keadilan tidak boleh tertunda."
Tim media akan terus memantau perkembangan dan menyampaikan informasi apa adanya , berdasarkan fakta, bukti, dan keterangan resmi.
Narasumber
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional
Ekonom & Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii
Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal
Rektor Universitas Pronass
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) / Association of Young Indonesian Advocates
Rektor Universitas Bermuda Indonesia (UBI)
Redaksi
Komentar
Posting Komentar