INFOKASUS.ID , SULAWESI TENGGARA Jumat 13 -11-2026 – Dugaan pungutan liar (Pungli) pada program bantuan alat pertanian kembali menodai tata kelola program pemerintah di Kabupaten Kolaka. Bantuan Mesin Penggarak atau Traktor Tangan untuk kelompok tani tahun 2024 diduga dijadikan lahan pungli oleh mantan oknum Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berinisial SN di Desa Sani‑Sani, Kecamatan Samaturu.
Bukti kesaksian warga berhasil dihimpun tim wartawan pada Jumat (13/11/2026). Saksi warga yang kredibel menceritakan dirinya sempat ditawari bantuan traktor tangan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka, namun terpaksa menolak karena diminta membayar biaya tebus sebesar Rp 10 juta per unit. Praktik yang sama juga dialami temannya pada tahun 2025.
“Pada tahun 2024 bantuan itu pernah saya ditawari, tapi saya tidak ambil karena harus dibayar Rp10 juta per unit. Lalu tahun 2025 bantuan serupa kembali datang, teman saya juga ditawari oleh mantan oknum PPL bernama SN dan juga tidak diambil karena harus menebus senilai Rp10 juta Rupiah,” ungkap saksi warga kepada awak media.
Bantuan alat pertanian untuk kelompok tani adalah program bantuan pemerintah yang seharusnya diterima para petani penerima manfaat secara cuma‑cuma tanpa dipungut biaya sepeser pun. Apabila dugaan pungli senilai Rp 10 juta per unit terkonfirmasi, perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan para petani sekaligus merugikan keuangan negara.
Tim wartawan juga berupaya mendatangi kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka untuk meminta konfirmasi resmi atas kasus ini. Namun Kepala Dinas Pertanian tidak berada di tempat tugas. Awak media kemudian menemui Kabid Sarana dan Prasarana, yang menyatakan belum dapat memberikan keterangan karena baru saja dilantik menjabat.
Hingga berita ini terbit, belum ada konfirmasi resmi dari mantan oknum PPL berinisial SN, jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka, maupun aparat penegak hukum. Masyarakat secara tegas menuntut Inspektorat, Dinas Pertanian, serta Kepolisian segera melakukan verifikasi mendalam, audit daftar penerima bantuan traktor tangan periode tahun 2024‑2025, lalu memproses secara hukum siapa pun yang terbukti terlibat skandal pungli bantuan pertanian.
Publik juga menuntut transparansi penuh atas hasil pemeriksaan, agar program bantuan pertanian benar‑benar tepat sasaran dan manfaatnya sepenuhnya dinikmati oleh para petani di wilayah Kabupaten Kolaka.
Catatan Redaksi: Redaksi menjunjung tinggi hak jawab sesuai Undang‑Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999
#DUGAAN PUNGLI #KOLAKA #BANTUAN PERTANIAN
Komentar
Posting Komentar