HADYSA PRANA: MAUNG SIAP KAWAL "TONGKAT SAKTI" HANCURKAN SARANG KORUPTOR

Infokasus.id Pontianak Kalbar – Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset kini menjadi harapan besar bagi tegaknya keadilan di Indonesia. Dijuluki sebagai "Tongkat Sakti", aturan ini dinilai mampu menjadi senjata pamungkas untuk merontokkan kekayaan hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah: Rakyat Indonesia.
 
Dalam konsep hukum yang lebih progresif, RUU ini tidak hanya mempertegas aturan yang sudah ada, tetapi juga memperluas dan mempermudah mekanisme pengambilan kembali aset negara yang telah dirampok melalui korupsi, pencucian uang, hingga narkotika.
 
Keunggulan utamanya terletak pada mekanisme in rem, di mana aset bisa disita dan diambil alih meskipun pelaku kabur, meninggal dunia, atau tidak dapat diadili. Tidak ada lagi celah bagi kejahatan untuk menikmati hasil curiannya.
 
SUARA MAUNG UNTUK NEGARA: SEGERA SAHKAN, JANGAN TUNDA LAGI!
 
Dewan Pimpinan Pusat LSM MAUNG (Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan) menyatakan sikap tegas dan dukungan penuh. Bagi mereka, undang-undang ini adalah instrumen vital yang tidak boleh lagi ditunda kehadirannya.
 
"Korupsi adalah musuh bersama yang telah merugikan bangsa dan negara secara luar biasa. RUU Perampasan Aset adalah instrumen hukum yang sangat penting dan mendesak untuk segera disahkan. Ini adalah cara efektif untuk mengambil kembali aset negara yang telah dicuri, dan mengembalikannya untuk kepentingan rakyat," tegas Ketua Umum DPP LSM MAUNG, Hadysa Prana, dengan penuh wibawa.
 
Hadysa Prana menegaskan, setiap hari yang tertunda dalam pengesahan berarti kerugian negara terus bertambah. MAUNG tidak akan membiarkan aturan ini dilemahkan atau dijadikan mainan politik semata.

"MAUNG akan terus mengawal agar undang-undang ini benar-benar menjadi 'tongkat sakti' yang ampuh memukul kejahatan, bukan alat untuk kepentingan kelompok tertentu. Kami mengajak seluruh elemen bangsa bersatu, desak DPR dan Pemerintah agar segera melahirkannya!" seru Hadysa.
 
MEMBALIKKAN KETIDAKADILAN: ASET RAKYAT HARUS KEMBALI
 
Saat ini, sistem hukum sering kali terkungkung oleh aturan yang mengharuskan pelaku diadili terlebih dahulu sebelum aset disita. Akibatnya, banyak harta hasil curian yang lolos dan dinikmati keluarga atau pihak ketiga saat pelaku kabur atau meninggal.
 
Dengan hadirnya UU Perampasan Aset, negara memiliki gigi yang lebih tajam. Negara bisa memblokir, menyita, dan mengambil alih kekayaan tersebut melalui mekanisme pengadilan, demi memulihkan kerugian finansial yang ditimbulkan.
 
Tentu, MAUNG juga menekankan agar aturan ini tetap berjalan seimbang, efektif namun tetap menjaga hak asasi manusia, namun yang utama adalah keadilan harus menang.
 
BERI EFEK JERA, TAK ADA KEUNTUNGAN DARI KEJAHATAN
 
Bagi MAUNG, pengesahan RUU ini adalah bukti nyata keseriusan negara. Semoga "Tongkat Sakti" ini segera hadir dan memberikan efek jera yang luar biasa.
 
Menjamin bahwa tidak ada satu pun keuntungan hasil tindak pidana yang dapat dinikmati pelakunya. Semua harus dikembalikan, untuk kemakmuran bangsa, untuk keadilan rakyat.
 
 
 
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG